Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fajar B. Lasedi Selasa (3/3/2020) di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. FOTO: rustam madubun/papuadalamberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fajar B. Lase melakukan tatap muka serta pembinaan kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua Barat, (3/03/2020).
Baca juga: Delapan Satker di Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Diusulkan Peroleh WBK dan WBBM
Baca juga: Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Apresiasi Pelayanan Kantor Imigrasi Manokwari
Dalam tatap muka, Fajar mengajak insan hukum di Kanwil Kemenkumham Papua Barat untuk memaknai budaya Papua dalam komitmen pembangunan zona integritas.
Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Fajar mengakui untuk mewujudkan reformasi birokrasi bukan persoalan mudah dibutuhkan komitmen pimpinan yang mengayomi jajarannya.
‘’Sungguh indah perjalanan kami sampai tiba di Tanah Papua Barat. Rombongan tiba dengan selamat dan dijemput Kakanwil dan jajarannya. Terima kasih kepada dan Kakanwil Hukum dan Ham Papua Barat serta jajarannya,’’jelas Fajar membuka tatap muka bersama pada Selasa (3/3/2020).
Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat, Antonius Ayorbaba, sebagai putra daerah yang dipercayakan secara khusus oleh pimpinan dengan tujuan membesarkan Tanah Papua.
Ia dan rombongan merasa sangat terhormat mendapat sambutan tarian adat Papua Barat, injak piring serta pengalungan manik-manik tradisional budaya Suku Besar Arfak serta pemberian tas noken.
‘’Saya tanya Kakanwil apa makna dari atribut yang kami gunakan, kata Kakanwil atribut penyambutan dalam prosesi budaya dipakai selaama acara berlangsung. Karena makna dari mahkota berornamen adat itu yang biasanya dipakai kepala suku, saya pribadi mengucapkan terima kasih kami disambut hangat, dikalungi rantai manik- manik, rantai itu adalah karya asli suku Arfak,’’ jelasnya disambut tepuk tangan meriah.
Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM. FOTO: rustam madubun/papuadalamberita.com.
Lanjuty Fajar, tentunya tidak mudah membuat symbol-simbol adat ini karena perlu ketelatenan kesabaran dan ada pesan seni dan makna budaya di sana, sehingga membuat ini menjadi indah bernilai seni tinggi.
“Noken memaknai sumber kehidupan, artinya setiap manusia harus hidup, setiap manusia harus berjuang dalam kehidupannya , setiap manusia berusaha, berupaya, bekerja, berkinerja dan tidak boleh ada bermalas-malasan tanpa beraktivitas, simbol itu maknanya luar biasa, makna itu bersinergi menjadi bagian dari hidup kita dimana kita berada khususnya kita pada hari ini diberikan tanggung jawab oleh negara berada di Tanah Papua,’’ jelas Fajar.
Ia menjelaskan, perusahaan-perusahaan swasta berlomba-lomba mencapai ISO , pemerintah mendalami kenapa perusahaan berlomba-lomba mencari ISO, itu adalah terkait bagaimana perushaannya diakui dari sisi administrasi, bagaimana perushaan bisa dipercaya akuntabilitasnya baik, kemudian standar operasional baik.
Dari situlah pemerintah pun ingin birokrasi pun memiliki kinerja yang baik, pasca reformasi sampai akhirnya merubah sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, pemerintahan yang terpusat menjadi otonom di daerah-daerah tentunya menjadi tanggungjawab yang berbeda yang semuanya tadinya keputusan dilakukan di pusat, daerah hanya melaksanakan.
‘’Sekarang tidak, yang tadinya sistem pemilihan kepala daerah ditunjuk, sekarang rakyat diberikan mandat memilih langsung siapa yang diinginkan, itu baik di tingkat presiden, gubernur, walikota dan bupati, bahkan anggota DPR/DPRD pun sekarang dipilih oleh rakyat,’’ tegas Fajar.
Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal yang juga bukan hanya kita diberikan tanggung jawab pusat untuk melaksanakan otonominya pusat, tetapi dalam penganggaran kita melakukan perencanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian diberikan secara berjenjang sampai mendapat persetujuan.
‘’Kementerian kita sangat besar, Kementerian Hukum dan HAM Itu dengan 11 unit eselon satu satunya memiliki peran besar di tengah-tengah bangsa yang besar ini,’’ ujar Fajar.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam paparan singkatnya di hadapan satker Kemenkumham Papua Barat, Selasa (3/3/2020). FOTO: rustam madubun/papuadalamberita.com.
Fajar mengatakan, tidak mudah bagi Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa Ia penting dan berguna, bahkan kadang-kadang orang berasumsi, bahwa semua permasalahan hukum, harusnya Kementerian Hukum dan HAM berperan, bersuara.
‘’Bahkan orang yang dihukum pun, misalkan seseorang mengambil sesuatu untuk makan bukan itu yang dipersalahkan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Ini pandangan yang tidak tepat, yang tentunya kita sebagai insan Kementerian Hukum dan HAM wajib untuk memberikan pemahaman hukum kepada siapapun, bahwa dalam sisitim peradilan kita berada di hiilir,’’ ulasnya.
Di hulu itu ada kepolisian, KPK, jaksa dan pengadilan, sistem hukum itu setelah seseorang di vonis masuk ke hilir yaitu di Kementerian Hukum dan HAM adalah Direktorat Pemasyarakatan untuk dibina.
‘’Ada banyak target kinerja yang ditetapkan pusat untuk 11 unit eselon satu kemudian disinkronkan dengan tanggung jawab kepada seluruh kantor wilayah, target kinerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM terkait reformasi birokrasi artinya target kinerja yang banyak ini kita masuk kepada dalam reformasi birokrasi dalam satu tanggung jawab diisi secara elektronik,’’ pintahnya.
Saat ini orang berlomba-lomba memudahkan semua administrasi menjadi simple, Kementerian Hukum dan HAM mendeklarasikan diri sebagai kementerian yang menuju digitalisasi birokrasi. Yang namanya digital adalah apabila alat bantu itu lebih efisiensi, lebih efektif, mudah dan bisa memecahkan masalah.
‘’Dalam era digital Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan reformasi birokrasi kita bagian dari negara Republik Indonesia mensejahterakan bangsa,’’ jelasnya. (tam)
