Kontraktor, asosiasi dan pengusaha lokal orang asli Papua seusai pertemuan di Bily Caffe Manokwari, Jumat (25/6/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Kontraktor, asosiasi dan pengusaha lokal orang asli Papua meminta Pejabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI membantu mendesak dinas di Papua Barat mempercepat proyek afirmasi paket Penunjukan Langsung (PL).
Merealisasikan itu, 16 kontraktor, asosiasi dan pesngusaha perorang orang asli Papua menggelar pertemuan mengurai benang kusut pembagian paket penunjukan langsung tahun 2022 bagi kontraktor orang asli Papua, di Bily Restoran, Sabtu (25/6/2022) malam.
Seusai pertemuan itu, Ketua Umum Kontraktor Asli Papua (KAP) Papua Barat Yance Kambu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak Papua Barat Alex Wongor SE, Ketua Perkumpulan Pengusaha Muda Papua Barat (P2MPB) Lweis Wanggai dan Ketua Asosiasi Kontraktor Papua Yan S menggelar konferensi pers.
Ketua Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua, Papua Barat, Yance Kambu mengatakan, pertemuan yang digelar adalah pertemuan kerinduan perubahan untuk mengurai Benang kusut yang dialami kontraktor asli Papua.
‘’Kami (pengusaha orang asli Papua, red) tidak berdaya, karena tarik-menarik, ada penjelasan dinas yang kadang tidak pas sedangkan organisasi Perangkat Daerah (OPD) OPD lain sudah mengeluarkan kontrak, yang lain belum. Pertanyaannya, belum atau sudah? Atau seperti apa? Sementara sudah di pertegahan tahun,’’ jelasnya kepada wartawan.
Ia mengatakan hal itu sering dijumpai setiap tahun, diharapkan penjabat Gubernur Papua Barat membawa perubahan yang berdampak pada kontraktor orang asli Papua.
‘’Kami (kontraktor asli Papua, red) telah diberi perlindungan oleh aturan, kebijakan pemerintah, tetapi tidak mempan. Kami jalan dalam ketidak, kami juga punya hak hidup layak seperti teman-teman lain,’’ ujar Yance Kambu.
Yance mengatakan, kesimpulan pertemuan yang digelar, adalah pihaknya harus menemui kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat meminta kepastian.
‘’Karena minggu lalu kami mendapat disposisi dari Sekda Papua Barat terkait paket penunjukan langsung kepada 16 asosiasi pengusaha asli Papua, selang beberapa hari disposisi itu dianulir atas petunjuk penjabat gubernur,’’ sebut Yance.
‘’Tetapi kami berpikir penjabat gubernur tidak mengetahui yang terjadi, mungkin ada yang membisik, juga tidak ada sosialisasi, sedangkan waktu terus berjalan, sebentar lagi Juni berakhir masuk Juli, dan itu kembali ke pola lama, sampai Desember orang mau natal masih kerja, tagihannya tahun depan,’’sambung Yance.
Menurutnya, secara arif dan bijak asosiasi meminta kepastian kapan paket itu paket penunjukan langsung dibagikan dna paket yang berhubungan dengan lelang pengusaha lokal jangan dimainkan.
Kontraktor, asosiasi dan pengusaha lokal orang asli Papua menggelar konferensi pers seusai pertemuan di Bily Caffe Manokwari, Jumat (25/6/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
Ketua Perkumpulan Pengusaha Muda Papua Barat (P2MPB) Lweis Wanggai mengatakan, terpenting adalah kontrator, sosiasi pengusaha asli Papua mendesak paket penunjukan langsung dinas PU dijalankan.
‘’Karena paket penunjukan langsung yang dinas lain sudah berjalan, sudah terkontrak, bahkan sudah ada tagihannya, yang belum berjalan paket dinas pekerjaan umum. Karena beberapa tahun terakhir ini Dinas PU itulah yang menjawab keluhan kami kontraktor orang asli Papua,’’ tegas Lewis.
Sedangkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak Papua Barat Alex Wongor SE mengatakan, pertemuan mengurai benag kusut bagi kontraktor asli Papua yang digelar bersama, hasilnya akan disampaikan ke penjabat gubernur, bahwa pengusaha lokal punya ruang khusus, tapi sampai saat ini belum ada ruang khusus untuk oarng asli Papua.
‘’Ruang khusus untuk kami itu nilai kontrak satu miliar sampai 15miliar, itu mungkin dikasih khusus berapa paket untuk kami, jangan mereka mau lelang semua orang bisa masuk,’’ ujar Wonggor.
Menurut dia yang berikut untuk paket penunjukan langsung harus dijalankan, beberapa penunjukan langsung dari dinas lain sudah jalan, sudah kontrak, tinggal Dinas PUPR kami minta agar segera dijalankan, karena Sekda sudah turunkan disposisi untuk paketnya dijalankan.
Senada dengan tiga pembicara, Ketua Asosiasi Kontrak Papua Yan S mengatakan, regulasi pemerintah untuk kontraktor asli Papua sudah jelas melalui, Keppres, Inpres, tetapi proses pelaksanaannya tidak dilakukan baik.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak Papua Barat Alex Wongor SE, dan Ketua Asosiasi Kontraktor Papua Yan S menggelar konferensi pers di Bily Caffe Manokwari, Jumat (25/6/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
‘’Satu saja yang mungkin dilaksanakan secara baik oleh kementerian PUPR, hanya balai wilayah sungai Papua Barat. Kami bersyukur karena pimpinan disitu mau membina kami orang asli Papua. Hari ini (Sabtu, 25/2022, red) kita pesan ke bapak penjabat gubernur, bahwa permasalahan ini bukan baru kali ini sudah beberapa kali terjadi,’’ sebut Dia.
Menurut Yan, Keppres ini perlu ada turunan yang jelas, seperti Pergub. Kepada penjabat gubernur dalam waktu asosiasi minta dengan sangat ada Pergub khusus pengusaha orang asli Papua, harus ada supaya bisa terjawab.
‘‘Asosiasi diberi jaminan oleh negara melalui otonomi khusus, itu belum ada celah yang jelas yang pemerintah untuk kami, kami sangat berharap bisa bertemu langsung dengan bapak penjabat gubernur untuk menyampaikan ini.
‘’Karena hari ini paket lelang yang ada di Dinas PUPR Provinsi Papua Barat itu sangat menjamin hidup kami orang asli Papua, khusus kontraktor asli Papua, namun dalam proses pelaksanaannya di tahun 2022 yang menang tender hanya lima atau atau orang,’’ ujarnya.
Ia mengharapkan dalam Otsus jilid 2 pemerintah pusat memberikan waktu ke Provinsi Papua Barat untuk membuat Perdasus lebih khusus kontraktor orang asli Papua supaya kami bisa hidup dan jadi tuan di negeri ini.
Diakhir konferensi persnya asosiasi pengusaha asli Papua menyatakan mendukung pembentukan daerah otonmi bari dan Otonomi khusus Papua dan Papua Barat.(tam)
