PAPUADALAMBERITA.COM.SORONG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya resmi memulai tahapan penting konsolidasi organisasi melalui rapat pembentukan Panitia Musyawarah Daerah (MUSDA) I yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat MUI Papua Barat Daya, Jalan Basuki Rahmat KM 12, Kota Sorong, Minggu (26/4/2026).
Rapat tersebut menjadi forum strategis pertama pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Penggantian Antar Waktu (PAW) kepengurusan MUI Papua Barat Daya, sekaligus menjadi titik awal persiapan pelaksanaan MUSDA I yang direncanakan berlangsung pada pertengahan Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, forum secara resmi menetapkan Muhammad Sanusi, S.Pd.I. sebagai Ketua Steering Committee (SC) dan Dr. H. Ambo Tang, Lc., M.Pd.I. sebagai Ketua Organizing Committee (OC).
Steering Committee akan bertugas mengawal arah kebijakan, substansi, dan pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan MUSDA, sedangkan Organizing Committee bertanggung jawab terhadap aspek teknis, administratif, dan operasional kegiatan.
Ketua sementara/Karetaker MUI Papua Barat Daya, H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan panitia MUSDA I merupakan agenda prioritas utama organisasi yang harus segera dituntaskan.
“Setelah panitia ini terbentuk, maka tugas utama mereka adalah segera mempersiapkan seluruh kerangka acuan kerja, mulai dari teknis pelaksanaan, agenda persidangan, peserta MUSDA, hingga seluruh perangkat organisasi yang dibutuhkan. Kita memiliki waktu kurang lebih satu bulan lebih untuk bekerja maksimal,” ujarnya.
Menurut Ahmad Nausrau, MUSDA I bukan hanya agenda seremonial organisasi, tetapi forum tertinggi daerah yang akan menentukan arah kebijakan, penguatan kelembagaan, serta regenerasi kepemimpinan MUI Papua Barat Daya ke depan.
Ia menjelaskan bahwa target pelaksanaan MUSDA direncanakan pada awal hingga pertengahan Juni 2026, namun setelah mempertimbangkan kesiapan waktu dan teknis, forum lebih mengarah pada pelaksanaan di pertengahan Juni.
“Kita ingin pelaksanaan MUSDA ini benar-benar matang, tertib, dan menghasilkan keputusan terbaik. Karena ini menyangkut masa depan organisasi, maka semua harus dipersiapkan dengan sangat serius,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Nausrau juga menyampaikan bahwa sebelumnya MUI Papua Barat Daya telah merancang salah satu program prioritas organisasi berupa napak tilas sejarah perjalanan Islam ke Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Program tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat wawasan sejarah Islam Nusantara, khususnya memahami bagaimana Islam berkembang di Indonesia melalui dakwah damai, bukan melalui penaklukan.
Namun demikian, setelah melalui berbagai pertimbangan, terutama terkait kemampuan fiskal dan kesiapan anggaran organisasi, agenda kunjungan tersebut untuk sementara diputuskan ditunda.
“Sebenarnya program napak tilas ke Aceh dan Jawa itu sangat penting, karena kita ingin memperkuat pemahaman sejarah perjalanan Islam di Indonesia. Namun karena keterbatasan fiskal, maka kita putuskan untuk sementara ditunda, dan kita dahulukan MUSDA I sebagai prioritas utama,” jelasnya.
Ia berharap, agenda napak tilas tersebut tetap dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2026 apabila kondisi anggaran memungkinkan.
Lebih lanjut, Ahmad Nausrau juga secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya, sebagai pejabat publik, tidak diperkenankan lagi untuk menjabat sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, MUSDA I nantinya akan menjadi forum penting untuk memilih figur baru yang akan memimpin MUI Papua Barat Daya ke depan.
“Saya perlu menyampaikan ini secara terbuka agar menjadi makluman bersama, khususnya bagi para asatidz, para kiai, dan masyarakat. Sesuai aturan, saya tidak bisa lagi menjabat sebagai ketua. Karena itu, kita akan bersama-sama mencari figur terbaik yang layak memimpin MUI ke depan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sosok pemimpin MUI yang dibutuhkan ke depan haruslah figur yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, kepemimpinan ulama, serta kemampuan merangkul seluruh elemen umat Islam di Papua Barat Daya.
“Kita ingin pemimpin yang tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi juga memiliki kepribadian ulama yang moderat, mampu merangkul semua pihak, dan menjadi pengayom umat,” ujarnya.
Selain pembentukan panitia MUSDA, rapat tersebut juga menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program Safari Ramadhan yang telah berjalan selama bulan suci Ramadhan hingga pasca Idul Fitri.
Menurut Ahmad Nausrau, Safari Ramadhan tahun ini berlangsung sangat baik dengan pelaksanaan kunjungan di kurang lebih 19 titik yang tersebar di berbagai wilayah.
Kegiatan dimulai sejak hari kedua Ramadhan dan baru berakhir dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri.
“Alhamdulillah, respons masyarakat sangat luar biasa. Bahkan setelah kegiatan selesai, banyak pihak yang bertanya kenapa wilayah mereka belum masuk dalam agenda Safari Ramadhan. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ungkapnya.
Hal tersebut, menurutnya, menjadi bahan evaluasi penting agar ke depan jangkauan dakwah MUI semakin luas.
Jika sebelumnya fokus utama lebih banyak pada masjid-masjid dan lembaga keagamaan yang sudah terjadwal, maka ke depan MUI akan memperluas jangkauan kepada organisasi kemasyarakatan Islam, paguyuban, majelis taklim, serta berbagai komunitas dakwah lainnya.
“Kita sudah melibatkan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, pesantren, dan beberapa ormas Islam lainnya. Ke depan kita akan perluas lagi ke paguyuban-paguyuban Islam daerah dan berbagai komunitas dakwah lainnya,” jelasnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan ASN Muslim di Papua Barat Daya dalam aktivitas dakwah dan pembinaan umat.
Menurutnya, ASN harus menjadi bagian dari gerakan dakwah, bukan hanya menjalankan rutinitas birokrasi semata.
“Kita ingin menggeser paradigma itu. ASN jangan hanya datang pagi, pulang sore, lalu selesai. Mereka juga harus menjadi bagian dari institusi dakwah bersama Muhammadiyah, NU, Persis, dan seluruh ormas Islam lainnya,” tegasnya.
Ia menilai, keterlibatan aktif ASN Muslim dalam kegiatan syiar Islam akan menjadi kekuatan besar dalam membangun kehidupan keagamaan yang lebih harmonis, moderat, dan produktif di Papua Barat Daya.
Melalui pembentukan Panitia MUSDA I ini, MUI Papua Barat Daya berharap proses konsolidasi organisasi dapat berjalan lebih solid, melahirkan kepemimpinan baru yang kuat, dan memperluas pelayanan umat secara nyata di tengah masyarakat.
MUSDA I diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) sekaligus shadiqul hukumah (mitra strategis pemerintah) dalam menjaga harmoni sosial, moderasi beragama, dan pembangunan keumatan di Papua Barat Daya.(rustam madubun)
