PAPUADALAMBERITA.COM, JAKARTA – Ketua
Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Azrul Tanjung mengatakan
pemerintahan Joko Widodo sangat menghargai para ulama.
“Pemerintahan Jokowi-JK tidak pernah melakukan kriminalisasi ulama. Habib
Rizieq dan Abu Bakar Baasir dijebloskan ke penjara bukan di era Presiden Joko
Widodo,” ujar Azrul di Jakarta, Rabu.
Dia membantah tudingan banyak pihak yang menyebutkan kriminalisasi ulama
terjadi pada pemerintahan Jokowi. Menurut dia, isu kriminalisasi ditarik-tarik
untuk menjatuhkan Jokowi.
Azrul yang juga koordinator Garda Matahari Pusat ini menambahkan, untuk
memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terutama umat Islam, timnya
sengaja ke sejumlah daerah.
“Saya baru saja dari Kalimantan Barat. Di sana seluruh kiai, habib, dan
santri memberikan dukungan. Bahkan mereka menggelar Kalimantan Barat Bersalawat
untuk menangkan Jokowi-Ma’ruf,” terang dia.
Dia juga meminta para seluruh kiai, habib, dan para santri turut
menginformasikan program kerja nyata pemerintah dan mengedukasi masyarakat agar
tidak percaya kabar bohong.
Azrul menambahkan banyaknya kabar bohong dan ujaran kebencian di tahun politik
berpeluang membenturkan anak bangsa. Keberadaan kabar bohong dan ujaran
kebencian juga akan membuat demokrasi akan berjalan mundur. Oleh karena itu,
perlu adanya upaya meluruskan berita bohong itu dan meneralisir ujaran
kebencian.
“Jangan sampai masyarakat menerima informasi sesat dan ikut
menyebarkannya,” ucap dia.
Ketua Dewan Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Barat Sutarmidji
menghimbau kepada tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf dari tingkat provinsi sampai
kelurahan turut proaktif meluruskan informasi kepada masyarakat yang sudah
terpapar kabar bohong.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf
Amin dan nomorn urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.(ant
