Papua Barat

Papua Barat Dapat Alokasi APBN 2024 Rp17,25 Triliun

422
×

Papua Barat Dapat Alokasi APBN 2024 Rp17,25 Triliun

Sebarkan artikel ini
Gubernur Papua Barat Ali Baham MTP saat proses pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi sejak perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik di Gedung PKK Arfai Manokwari, Senin (11/12/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere, MTP, didampingi Plt Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dr Ir  Yakob S Fonataba, SP,  MSi dan Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Purwadhi Adhiputranto, SIP, MPA, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Lingkup Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran (TA) 2024.

Acara yang berlangsung di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari ini sekaligus sebagai simbol  dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024.

Alokasi APBN 2024 untuk Provinsi Papua barat tahun 2024 senilai 17,25 Triliun yang terdiri dari alokasi TKD senilai 11,35 Triliun dan alokasi Belanja Pemerintah Pusat senilai 5,9 Triliun. Alokasi anggaran TKD senilai 11,35 Triliun untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Berbeda dari tahun sebelumnya, proses pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi sejak perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik.

Penerapan digitalisasi ini merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Gubernur Papua Barat, didampingi Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, KApolda Papua Barat, Kepala KEjaksaan Tinggi Papua Barat, Kepala BIN Papua Barat, Rektor Unipa, para Bupati dan perwakilan bupati se Papua Barat, KPU  saat pengesahan DIPA 2024 melalui digitalisasi mulai perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik di Gedung PKK Arfai Manokwari, Senin (11/12/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA

APBN tahun 2024 terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan reformasi lainnya.

APBN akan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional. APBN Tahun 2024 mempunyai fokus untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1) Perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan;

2) Percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural;

3) Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;

4) Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah;

5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja

Secara Nasional APBN tahun 2024 menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp2.802,3 triliun yang didukung optimalisasi dan stabilitas iklim investasi di tengah ketidakpastian global.

Adapun Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 triliun (naik 8,6%) dan TKD Rp857,6 triliun (naik 5,3%).

LIHAT TEBEL INI :

Untuk alokasi belanja pemerintah pusat pada Provinsi Papua Barat dilaksanakan oleh 41 Kementerian/Lembaga dengan jumlah satuan kerja sebanyak 266 Satuan Kerja. Adapun detil alokasi anggaran pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat sebesar 5,9 Triliun adalah sebagai berikut :

LIHAT TABEL INI :

Berdasarkan alokasi anggaran TKD yang diterima oleh Para Kepala Daerah, para pengelola anggaran TKD diharapkan dapat memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 melalui:

1). Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum;

2). Perbaiki kebijakan dan administrasi perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan kesempatan kerja;

3). Perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras;

4). Mendorong penggunaan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah;

5). Melaksanakan monitoring serta mendorong sinergitas pelaksanaan Dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi.

Para pimpinan satuan kerja pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat didorong untuk melaksanakan anggaran yang tersedia secara disiplin, efisien dan efektif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1). Belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh ada korupsi. Sinkronkan pembangunan pusat dan daerah;

2). Antisipasi ketidakpastian melalui prioritisasi anggaran (automatic adjustment);

3). Percepatan eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat;

4). Perkuat sinergi dan kerja sama antarprogram dan antarkegiatan lintas K/L, antar pusat dan daerah, serta antar pemerintah dengan badan usaha;

5). Menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua telah dibentuk dibentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang saat ini sudah hadir di tanah Papua, termasuk di provinsi Papua Barat. Dalam Perpres Nomor 121 tahun 2022 disebutkan bahwa BP3OKP melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua, serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Gubernur Papua Barat, didampingi Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, KApolda Papua Barat, Kepala KEjaksaan Tinggi Papua Barat, Kepala BIN Papua Barat, Rektor Unipa, para Bupati dan perwakilan bupati se Papua Barat, KPU  saat pengesahan DIPA 2024 melalui digitalisasi mulai perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik di Gedung PKK Arfai Manokwari, Senin (11/12/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA

Badan ini dipimpin Wakil Presiden dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang perwakilan dari setiap provinsi di tanah Papua, Perwakilan BP3OKP Provinsi Papua Barat Irene Manibui.

Badan Pengarah Papua akan melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dalam pelaksanaan pembangunan di tanah Papua yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga.

Oleh karena itu tidak hanya dana Otsus saja, namun badan ini juga akan melakukan SHEK terhadap seluruh kegiatan pembangunan di tanah Papua baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk menjaga agar tidak ada duplikasi kegiatan/pendanaan, ketidaktepatan sasaran atau ketidaksinkronan kegiatan pembangunan antar sektor.

Dengan demikian diharapkan pembangunan di tanah Papua bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah harus terus diperbaiki dan ditingkatkan dari tahap perencanaan hingga penganggaran berdimensi regional dan penguatan intervensi belanja di daerah.

Pada akhirnya pelaksanaan APBN di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Papua Barat.(tam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!