Antuasias warga Manokwari melakukan vaksinasi Covid-19 yang digelar TNI-Polri pada Juli 2021 di Gedung Darma Wanita Manokwari (26/7/2021). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Presiden RI Joko Widodo telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. Alasan apa melatarbelakangi pemberhentian aturan pembatasan berkerumunnya warga?
Seorang dokter epidemiologi lulusan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dokter Arnold Tiniap mengungkapkan tiga alasan pencabutan itu kepada papuadalamberita.com, Jumat di Manokwari.
Pertama secara nasional capaian vaksinasi dosis kedua mencapai 98,5 persen, kedua imunitas secara acak masing-masing orang sudah mencapai 2000, ketiga penanganan Covid-19 secara medis sudah diketahui.
‘’Namun, pencabutan PPKM akan dievaluasi 6 bulan kemudian, enam bulan ke depan adalah masa peralihan,’’ ujar Arnold Tiniap yang juga Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat saat ditemui seusai mengikuti apel Jumat di Stadion Sanggeng Manokwari, Jumat (6/1/2023).
‘’Jadi per Januari ini pemerintah mencabut PPKM sedangkan status pandemi ke endemi akan dikaji dan ditetapkan oleh WHO (organisasi kesehatan dunia, red),’’ sambung Tiniap.
Arnold Tiniap sebagai juru bicara Satgas Covid-19 Papua Barat menjelaskan alasan pertama PPKM Dicabut karena secara nasional capaian vaksinasi dosis kedua mencapai 98,5 persen,
‘’Walaupun dosis kedua di Papua Barat termasuk di provinsi yang paling rendah vaksinasi, yaitu Papua, Papua Barat dan Maluku, vaksinasi dosis kedua di Papua Barat baru 48 persen, dan yang vaksinasi yang dihitung memberikan kekebalan yaitu dosis pertama dan dosis kedua, memang diakui per wilayah kabupaten Manokwari mencapa 81 persen%,’’ jelas Tiniap.
Menurut Tiniap, faktor kedua penyebab pemerintah cabut PPKM adalah kadar anti bodi, dimaksud kadar anti boidi adalah dilakukan secara acak yaitu masing-masing orang diambil darahnya, diperiksa kadar anti antibodinya berapa, itu nilainya sudah mencapai 2.000.
‘’Orang belum divaksinasi sesuatu ke tubuhnya, kemudian divaksin ada peningkatan anti bodi misalnya kadarnya naik menjaid 20 dalam tubuh,  itu dinilai perindividu, diambil darah diperiksa dalam satu cc darah itu dia mengandung kadar berapa banyak,’’ urai Tiniap.
‘’Dan sesuai data yang diperoleh Menteri Kesehatan RI yang dilakukan secara acak di beberapa wilayah di Indonesia dari beberapa populasi orang, kadar itu mencapai 2.000,’’ sambung Arnold.
Kata Arnold, kadar antibodi juga dapat dicapai dua hal, Â bisa karena vaksinasi yang dilakukan secara aktif atau paparan Covid-19 secara alami.
‘’Dulu kita lihat antibodi terjadi di tubuh manusia bisa secara alami, misalnya si A, B atau C tidak pernah ikut vaksinasi, tetapi dia pernah terpapar, namun takut diperiksa, kemudian ada respon antibodi dalam tubuhnya,’’ katanya.
‘’Tanpa sadar misalnya kita di Papua banyak yang tidak divaksin tetapi sebagian besar sudah terpapar itu termasuk penentuan kalau kita periksa secara acak semua orang Papua meskipun dia tidak vaksin bisa antibodinya sudah bagus, karena terpapar secara alami,’’ rinci dokter epidemiologi itu.
Dokter Arnold mengurai faktor ketiga penyebab pemerintah cabut PKKM adalah penanganan Covid-19 secara medis sudah diketahui secara medis.
‘’Artinya jika awal munculnya Covid-19 kita tidak mengetahui obatnya apa, virus ini virus apa, cara menulanya bagaimana, penyebabnya tidak ada yang tahu, sehingga pada saat awal itu yang dilakukan adalah protokol kesehatan, (pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, red) dan PPKM,’’ jelas Arnold Tiniap.
Direktur RSUD Provinsi Papua Barat dokter Arnold Tiniap yang ditemui wartawan seusai mengikuti Apel Pemda Papua Barat di Stadion Sanggeng Manokwari, Jumat (6/1/2023). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
Menurutnya, oleh karena itu pemerintah langsung membatasi pergerakan masyarakat pada saat awal Covid-19 melanda, yang dilakukan adalah protokol kesehatan, pembatasan PPKM karena cara penularan mulai dari kontak dekat dengan orang melalui saluran pernapasan.
‘’Sekarang sudah diketahui cara penanganannya, tersedia vitamin antivirus untuk penanganan pertama, ditemukan anti vaksinasi, dulu kan belum ada vaksin, jadi tiga hal tadi membuat PPKM dicabut, yaitu capaian vaksinasi 98,5 persen secara nasional, walaupun Papua Barat masih rendah, kadar antibodi dalam tubuh secara acak mencapai 2000, dan ketiga penanganan secara medis sudah diketahui,’’ ulang dokter.
Sehingga menurutnya, penekanan Menteri Kesehatan RI adalah jika fasilitas sudah tersedia berarti pemerintah harus backup obatnya, harus tersedia oksigennya di rumah sakit tumah sakit supaya tidak lengah,  jika sudah tahu kenapa barangnya tidak ada, harus siap obatnya, siap vaksinnya,  tempat tidur rawat inap pasien Covid-19 harus tersedia, karena semua sudah tahu maka siapkan itu.
Tiniap menambahkan, dari data sSatgas Covid-19 Papua Barat, Papua Barat kasus Covid-19 turun. Dilihat dari tiga bulan terakhir, Â walaupun ada laporan kasus baru sekitar dua pekan terakhir ini, tetapi ada juga nolo kasus.
‘’Trennya menurun kasus Covid-19 Papua Barat itu dari data didapatkan dari warga saat mau berpergian menggunakan transportasi laut atau udara saat diperiksa sebagai syarat perjalanan,’’ jelas Tiuniap.
‘’Juga seperti ada pasien yang dirawat di rumah sakit, setelah periksa Covid-19 ada beberapa kali kami temukan positif Covid-19 kami memisahkan mereka di rawat di ruang pasien Covid-19, jadi memang cenderung menurun kasus Covid-19.(rustam madubun)
