Ilustrasi foto: Ketika KM Ciremai saat mau bersandar di Dermaga Pelabuhan Manokwari pekan lalu. Pelabuhan Laut adalah salah satu objek vital nasional. FOTO: rustam madubun/papuadalamberita.com
PAPUADALAMBERITA.COM. BINTUNI- Pemerintah daerah seharusnya meniru beberapa negara yang menerapkan pola lockdown, apa yang dilakukan melalui sebuah mapping masalahnya baru bisa ditetapkan rencana aksinya, sehingga memudahkan dalam mengeksekusi.
“Persiapan Lockdown di Tiongkok Wuhan misalnya, yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah membangun rumah sakit khusus penanganan pasien terpapar corona virus dalam waktu yang singkat dan ini disaksikan oleh seluruh dunia, kedua mereka menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, kesiapan SDM yang akan menanganinya, alkes, obat-obatan, ketika sudah oke semua, baru lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus,” ujar Ketua DPD GSBI Papua Barat, Yohanes Akwan melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Senin (30/3/2020).
Kemudian lanjut Yohanes Akwan menjelaskan, penduduk wuhan wajib di lakukan tes Covid-19 sehingga mereka langsung dapat mengetahui siapa yang terpapar virus dan bisa melakukan penanganan secara bertingkat sesuai data yang kuat.
Demikian juga di Rusia, yang pertama adalah membatasi perlintasan manusia terutama menutup pintu masuk dari daratan cina ke rusia, baru kemudian meminta semua warganya melakukan tes Covid-19 jadi penanganannya gampang.
Mereka tidak mencari lagi siapa yang baru datang atau keluar daerah tetapi berdasarkan tes covid mereka langsung memperoleh data yang akurat, maka jumlah yang terpapar sangat banyak, tapi data itu jadi focus penanganan. Begitu selesai penanganan maka Wuhan dinyatakan bebas COVID-19.
“Kalau kita beda masing-masing daerah hanya di kasih edaran dari pemerintah pusat, dan yang terus disampaikan hanya data yang terpapar dan mati saja, sehingga membuat daerah ada yang menjadi panik lalu mengambil kebijakan masing-masing untuk menutup wilayahnya, tanpa mempertimbangkan aspek dan resiko lainnya, ” tambah Akwan.(aba/tam)
