fbpx
Penandatangan MoU NPHD antara Pemkab Fakfak dan KPU Fakfak di rumah negara, Senin (14/10/2019) malam. FOTO: papuadalamberita.com/rico letsoin PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Di HUT Ke... Pemkab Fakfak, KPU, Bawaslu Tandatangani MoU NPHD Pilkada 2020

Penandatangan MoU NPHD antara Pemkab Fakfak dan KPU Fakfak di rumah negara, Senin (14/10/2019) malam. FOTO: papuadalamberita.com/rico letsoin

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Di HUT Ke 57 Bupati Fakfak, Dr. Drs. Mohamad Uswanans, M.Si, yang berlangsung di Rumah Negara Bupati, menandatangi MoU NPHD 2020 dengan KPU Fakfak serta Bawaslu Fakfak.

Dalam penandatangan MoU dengan KPU Fakfak dan Bawaslu Kabupaten Fakfak, Pemkab Fakfak Papua Barat menghibahkan dana untuk KPU sebesar Rp. 45.850.000.000,-

Dimana dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Fakfak sebesar Rp. 45.850.000.000,- itu bersumber dari APBD 2019 sebesar !.250.000.000,- dan APBD 2020 sebesar Rp. 44.600.000.000,-

Sedangkan untuk pemberian dana hibah untuk Bvawaslu Kabupaten Fakfak sebesar Rp.

15.750.000.000,- dana hibah untuk pengawasan pelaksaan Pilkada Kabupaten Fakfak 2020 itu bersumber dari APBD 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- dan untuk APBD 2020 akan diberikan sebesar Rp. 15.000.000.000,-

Penandatangan MoU NPHD antara Pemda Fakfak dengan KPU dan Bawaslu, berlangsung di Rumah Negara pada Senin 14 Oktober 2019, anatar Bupati Fakfak Papua Barat, Dr. Drs. Mohamad Uswanas, M.Si, dengan pihak KPU dan Bawaslu Fakfak dan disaksikan Sekertaris Daerah (Sekda) Fakfak, Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.

Bupati Fakfak mengatakan, dengan penandatangan MoU NPHD dengan pihak KPU dan Bawaslu, diharapkan dengan dana yang diberikan ini dapat menunjang pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Fakfak pada tahun 2020.

“Saya (Bupati red) berharap dengan pemberian dana hibah tersebut dapat menunjang pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Fakfak tahun 2020 mendatang,” harap Bupati.

Menurut Bupati, dengan alokasi dana sebesar ini maka tentunya ada kepatuhan dan kepatutan kita dalam rangka memenuhi persyaratan – persyaratan mekanisme akuntabilitas pembinaan keuangan Pemerintah oleh sebabnya pelaporannya penggunaannya harus disesuaikan dengan mekanisme panitia anggaran.

Karena itu, Bupati berharap agara Sekda selaku ketua panitia anggaran dapat melakukan monitoring atas penggunaan dana tersebut untuk menghindari terjadinya kerugian negara.(RL 07)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!