PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, tengah memacu percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna menarik minat investor. Fokus utama saat ini tertuju pada penyiapan lahan investasi, perluasan Bandara Siboru, hingga pembangunan akses jalan penghubung Fakfak – Mumbrey (Siboru) yang saat ini sedang dilaksanakan.
Diharapkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dapat mendongkrak konektivitas wilayah, demikian disampaikan Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos, M.A.P., dihadapan awak media usai melantik 6 Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Fakfak, Rabu (21/01/2026).
Menurut Samaun, perluasan Bandara Siboru saat ini memasuki tahap persiapan untuk perpanjangan Bandara dan penggusuran obstacle lahan, Dikatakannya, proyek pengembangan Bandara Siboru menjadi salah satu prioritas utama tahun 2026 ini.
“Rencana perpanjangan landasan pacu akan diawali dengan pembersihan obstacle atau hambatan berupa perbukitan di area depan bandara. Rencana untuk tahap ini, obstacle di depan akan kita ratakan sekitar 300 meter,” ujar Samaun Dahlan saat dicegat Wartawan, ketika akan meninggalkan gedung Winder Tuare, usai melantik dan mengambil sumpah/janji 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Fakfak, Rabu (21/01/2026).
Dikatakannya, untuk anggaran proyek perpanjangan bandara Siboru dengan panjang 300 meter serta penggusuran obstacle ini pun dipastikan anggarannya telah tersedia melalui pos anggaran Kementerian Perhubungan.
”Untuk rencana perpanjangan Bandara, dijadwalkan hari ini (Rabu, 21/01/2026) ada kunjungan dari Komisi V DPR RI untuk meninjau lokasi Bandara maupun lokasi pembangunan jalan Fakfak – Siboru, namun agenda tersebut terpaksa ditunda akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung dan akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat,” ujar Samaun Dahlan.
Dia melanjutkan, selain rencana perpanjangan Bandara, saat ini akses jalan Fakfak – Bandara Siboru mulai dikebut. Pembangunan akses jalan di tahun 2026 direncanakan mencapai total panjang 4 kilometer dari target keseluruhan 26 Km.
Saat ini kata dia, pengerjaan fisik telah berhasil membuka lahan sepanjang 500 meter.. Guna memastikan seluruh proyek strategis ini berjalan tanpa hambatan administrasi. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antar instansi teknis.
Dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bergerak cepat dalam mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) hingga koordinasi status kawasan hutan.
”Ini harus membutuhkan kecepatan OPD yang punya kemampuan tinggi untuk bisa laksanakan ini,” tegasnya.(Enrico Letsoin)
