PAPUADALAMBERITA.COM, MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi
pelaksanaan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) tahun 2019 bagi seluruh
aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut.
“Dari tahun ketahun, indikator pemberian TPP harus ditingkatkan. Ini untuk
mendorong agar kualitas pelayanan pemerintah daerah,” kata Sekretaris
Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan di Manokwari, Jumat.
Pada Jumat (15/3), sekda menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi
perangkat daerah (OPD) terkait. Itu dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan
TPP dari anggaran hingga kedisiplinan pegawai.
Menurut Nataniel, TPP diberikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja
seluruh ASN. Ia ingin anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar
tunjangam terjebut efektif.
Pada tahun pertama pelaksaan TPP, kata Nataniel, indikator penilaian TPP masih
bertumpu pada tingkat kehadiran. Pada tahun kedua, yakni 2019 ini indikatornya
akan ditingkatkan.
“Bukan sekadar ikut apel dan datanf ke kantor, tapi apa yang mereka
kerjakan selama berada dikantor itu juga akan dinilai dan mempengaruhi jumlah
tunjangan yang mereka terima,” kata Sekda lagi.
Selain memberi dampak kedisiplinan dan kesejahteraan bagi pegawai, lanjut
Nataniel, penerapan TPP juga untuk menekan potensi korupsi di lingkungan
Pemprov Papua Barat. Ia berharap seluruh ASN bertanggungjawab atas peranya
sebagai aparatur pemerintah.
“Sudah dapat gaji, dapat TPP juga tunjangan yang lain, jangan lagi
melakukan korupsi. Anggaran kegiatan itu manfaatkan sesuai peruntukan, jangan
dipotong untuk alasan ini dan itu,” sebut sekda.
Terkait TPP bagi guru SMA/SMK yang paling rendah dibanding ASN lain di
pemerintahan, menurutnya, juga akan menjadi pembahasan pada evaluasi ini. Ia
belum mengetahui apakah kenaikan perlu dilakukan terhadap TPP guru.
“Kita berikan segitu karena selain TPP, mereka juga sudah mendapat
tambahan penghasilan dari sertivikasi guru. Kalau keduanya digabung nilainya
sudah sama dengan ASN struktural di lingkungan Pemprov Papua Barat,”
pungkasnya.(ant)