- Oleh : Em. A. Wadjo*
PAPUDALAMBERITA.COM.FAKFAK- Di tengah gegap gempita Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang melanda seantero Indonesia, tanah Papua tidak ketinggalan dalam hiruk-pikuknya.
Kandidat-kandidat yang penuh semangat turun ke jalan, menebar janji-janji perubahan dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Namun, di balik euforia politik yang sementara ini, ada suara-suara senyap yang tenggelam dalam gemuruh kampanye: Nasib mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) yang terpaksa berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.
Mahasiswa OAP menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka bukan bukan hanya di ruang2 kelas, tapi juga kehidupan di luar kampus—tantangan untuk bertahan dengan segala keterbatasan ekonomi.
Ironisnya, dana Otonomi Khusus Papua yang begitu besar tidak mampu meredam kenyataan pahit ini.
Padahal, dana tersebut sejatinya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan bagi masyarakat Papua, termasuk mahasiswa OAP.
Tetapi apa yang kita lihat? Dana itu seolah menguap begitu saja di tangan para penguasa daerah yang lebih sibuk dengan agenda pribadi dan “kepentingan politik” mereka.
Para bupati dan walikota yang notabene adalah Orang Asli Papua sendiri, seharusnya menjadi pelindung dan pengayom anak-anak Papua.
Namun, kebijakan mereka selama ini justru lebih banyak mencerminkan ketidakpedulian terhadap pendidikan generasi muda.
Alih-alih membangun sistem dukungan yang kuat untuk mahasiswa OAP, dana Otsus sering kali dialihkan ke proyek-proyek yang kurang tepat sasaran, jika tidak malah menguap dalam birokrasi korup yang menggurita.
Jika benar para politisi ini peduli dengan masa depan Papua, mengapa masih ada mahasiswa OAP yang harus putus kuliah hanya karena masalah biaya ? Mengapa janji-janji pendidikan gratis atau bantuan beasiswa seakan hanya menjadi pemanis kampanye setiap kali Pilkada tiba ?
Pilkada tahun ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi para calon pemimpin Papua. Apakah mereka hanya akan menambah daftar janji-janji manis yang menguap setelah menang, atau berani mengambil sikap nyata untuk memberdayakan anak-anak Papua ? Karena tanpa akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan, kita tidak hanya kehilangan potensi individu, tetapi masa depan Papua itu sendiri.
Di tangan para pemimpin Pilkada inilah nasib mahasiswa OAP sebenarnya berada. Janji politik tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberpihakan nyata pada pendidikan.
Pilkada bukanlah sekadar ajang kontestasi kekuasaan, tetapi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar peduli pada masa depan Papua.
Jangan biarkan Pilkada hanya menjadi panggung pertarungan kepentingan sesaat, sementara anak-anak Papua terus berjuang sendirian menghadapi keterbatasan yang seharusnya bisa diatasi.
Akhirnya, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Apakah janji-janji itu akan menjadi kenyataan setelah Pilkada selesai ? Atau, apakah ini hanya babak baru dalam sejarah panjang politik pragmatis yang tidak berpihak pada masa depan generasi muda Papua ?
Wallahu a’lam bissawab……(*pengamat politik papua barat)
