-
Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPR Papua Barat dalam agenda pertama rapat, Gabungan Fraksi DPR Papua Barat yang terdiri dari Fraksi Golongan Karya, PDIP, NasDem Bersatu, Amanat Sejahtera, dan Bangkit Gerakan Indonesia Raya, menyampaikan pandangan melalui juru bicara, Rudi Sirua di Hotel Aston Manokwari Selasa (17/12/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2024 di Hotel Aston Manokwari, Selasa (17/12/2024).
Rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, didampingi Wakil Ketua III DPR, Syamsudin Seknun.
Hadir dalam rapat ini Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere, MTP, anggota DPR Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
-
Rapat Paripurna masa sidang ke III tahun 2024 dipimpin Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, didampingi Wakil Ketua III DPR, Syamsudin Seknun dihadir Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere, MTP di Hotel Aston Manokwari Selasa (17/12/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA
Pandangan Fraksi-Fraksi DPR Papua Barat
Dalam agenda pertama rapat, Gabungan Fraksi DPR Papua Barat yang terdiri dari Fraksi Golongan Karya, PDP IP, NasDem Bersatu, Amanat Sejahtera, dan Bangkit Gerakan Indonesia Raya, menyampaikan pandangan melalui juru bicara, Rudi Sirua. Berikut beberapa poin penting yang disampaikan:
Defisit Anggaran
Fraksi-fraksi menyoroti adanya defisit pendapatan pada APBD 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak pada berkurangnya alokasi belanja. Fraksi meminta penjelasan dari Pj Gubernur terkait hal ini.
Selisih Pendapatan
Fraksi mencatat adanya selisih signifikan antara penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan nota keuangan, terutama terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
”Penjelasan dari Pj Gubernur diharapkan untuk memperjelas hal tersebut,” tegas juru bicara.
Penurunan Pendapatan Daerah
Gabungan Fraksi menekankan perlunya kolaborasi intensif antara eksekutif dan legislatif untuk membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat guna meningkatkan pendapatan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Fraksi memberikan dukungan penuh terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Namun, pemerintah daerah diminta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk pengelolaan sumber pendapatan tersebut.
Target Pertumbuhan Ekonomi
Fraksi mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang diproyeksikan meningkat, sementara data statistik menunjukkan inflasi tahun 2024 sebesar 2,05%. Fraksi meminta penjelasan mengenai kesiapan pemerintah mencapai target tersebut di tengah penurunan pendapatan.
Fokus Prioritas APBD 2025
Kualitas Hidup dan Kesejahteraan: Fraksi menilai alokasi anggaran untuk sektor ini masih belum memadai.
Revitalisasi Kawasan Pangan dan Ekonomi: Belum terlihat keberpihakan anggaran yang nyata terhadap program prioritas ini.
Rekrutmen ASN: Fraksi berharap rekrutmen 1.000 honorer menjadi ASN dapat meningkatkan pelayanan publik, bukan menambah beban anggaran.
Perbaikan Infrastruktur dan Pembangunan Daerah
Fraksi-fraksi mengusulkan beberapa program prioritas pembangunan, antara lain:
Peningkatan sarana Bandara Rendani Manokwari.
Penyelesaian jalan dan jembatan Pantura menuju Masni, Manokwari.
Pembangunan ruas jalan penghubung di Kabupaten Fakfak, Pegunungan Arfak, dan Kaimana.
Pembangunan pasar baru Wosi dan penataan kawasan Pasar Sanggeng di Manokwari.
Breakwater atau pemecah ombak di Kampung Ugar, Fakfak.
Kesehatan dan Pendidikan
Penyelesaian pembangunan Rumah Sakit KJSU Papua Barat di Manokwari.
Rehabilitasi puskesmas pembantu di Fak-Fak.
Pembangunan sekolah baru dan kampung adat berbasis wisata di Fak-Fak.
Dalam pemandangan umum farkasi fraksi juga melihat sejumlah isu strategi lainnya yaitu;
Penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan momen keagamaan, seperti Rapat Kerja Sinode GKI di Tanah Papua dan HUT Pekabaran Injil ke-170, Pembayaran bonus PON Papua tahap kedua dan persiapan PON Aceh.
Penyelesaian selisih anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPR Papua Barat.
Gabungan Fraksi berharap pemerintah provinsi dapat memberikan penjelasan terkait isu-isu yang disampaikan serta mengambil langkah strategis untuk memastikan pengelolaan APBD yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Hal ini penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Rapat sementara diskor hingga pukul 19.00 WIT dengan agenda rapat paripurna jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi. (rustam madubun)
-
Pimpinan OPD saat menghadiri pandangan umum Fraksi-Fraksi DPR Papua Barat di Hotel Aston Manokwari Selasa (17/12/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
