PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI — Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyatakan dukungannya terhadap langkah BPD REI Papua Barat untuk mendorong Orang Asli Papua (OAP) menjadi pengembang (developer) perumahan di Papua Barat.
Baca juga: Direktur PT Binar Tri Sakti Pimpin DPD REI Papua Barat
Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Ketua REI Papua Barat yang baru di Hotel Aston Manokwari, Selasa (10/2/2026).
Menurut Joko Suranto, REI sebagai asosiasi pengembang nasional terbuka bagi siapa saja yang ingin berkiprah di sektor properti, termasuk OAP, dengan dukungan sistem pelatihan dan sertifikasi yang telah dimiliki organisasi.
“REI adalah asosiasi yang terbuka. Kami memiliki program pendidikan dan pelatihan (diklat), sertifikasi, serta standar kompetensi pengembang. Siapa pun yang ingin menjadi developer akan kami dorong dan dampingi,” ujarnya.
Ia menegaskan sektor properti memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, karena mampu menyerap tenaga kerja, menggerakkan industri bahan bangunan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi turunan lainnya.
“Properti membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rantai pasoknya panjang, mulai dari material, jasa konstruksi, hingga sektor pendukung lainnya. Ini berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah,” katanya.
Ketua Umum REI juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua REI Papua Barat sebelumnya, Julius Louis, yang dinilai berhasil membangun citra positif organisasi selama dua periode kepemimpinan.
“Kontribusi Pak Julius sangat besar. Brand REI di Papua Barat identik dengan hal positif. Ini menjadi fondasi kuat bagi kepengurusan baru agar tetap bersinergi dengan para senior dan memperkuat organisasi,” ucapnya.
Joko Suranto menambahkan potensi pengembangan properti di Manokwari dan Papua Barat secara umum masih sangat terbuka, didukung kebutuhan hunian, pertumbuhan kawasan, dan dukungan pemangku kepentingan daerah. REI juga merespons perkembangan wilayah dengan rencana pembentukan kepengurusan baru di Papua Barat Daya.
“Kami mengikuti dinamika wilayah dengan memperkuat struktur organisasi. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan pembentukan kepengurusan REI di Papua Barat Daya,” jelasnya.
Terkait program nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden, Joko menyebutnya sebagai sinyal dan kebijakan positif bagi sektor perumahan di daerah, termasuk Papua Barat. Program tersebut dinilai memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan dan akses masyarakat terhadap rumah layak huni melalui skema subsidi.
“Ada tiga hal utama: komitmen pemerintah di sektor perumahan, peluang masyarakat memperoleh rumah layak melalui skema subsidi, dan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Industri perumahan itu padat karya dan menggerakkan banyak sektor,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua REI Papua Barat terpilih, Nandika Bramantyo, menyatakan komitmennya melanjutkan program dan pola kerja kepengurusan sebelumnya dengan memperkuat produktivitas dan kolaborasi bersama pemerintah daerah.
Ia berharap dukungan Pemda untuk mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan sehingga tidak terus bergantung pada rumah kos atau kontrakan.
“Perlu dorongan kebijakan dan sosialisasi agar ASN memiliki rumah sendiri sebagai aset dan instrumen investasi. Seperti yang sudah berjalan di lingkungan TNI dan Polri, ini bisa diperluas,” katanya.
Ketua REI Papua Barat sebelumnya, Julius Louis, menambahkan bahwa iklim perizinan sektor properti di Papua Barat relatif kondusif. Ia menilai pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) berjalan baik, termasuk dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Perizinan properti di Papua Barat cukup lancar. Dukungan pemerintah daerah sangat terasa. Ini harus dijaga agar pengembang semakin percaya diri membangun perumahan layak huni,” ujarnya.
Julius memastikan tetap berkontribusi di tubuh organisasi melalui Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI, guna memberikan masukan strategis bagi pengurus baru dan pengembangan sektor properti di Papua Barat.(rustam madubun)
