PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI-Tepat satu tahun lalu, 20 Februari 2025, pasangan Drs Dominggus Mandacan, M.Si dan Mohamad Lakotani, SH., M.Si dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode kedua hingga 2029.
Memasuki tahun pertama periode kedua, pasangan yang dikenal dengan akronim DOAMU (Dominggus–Lakotani) dihadapkan pada fase konsolidasi pemerintahan.
Fokus utama diarahkan pada penataan birokrasi, sinkronisasi visi-misi pembangunan, serta menjaga stabilitas politik dan hubungan eksekutif–legislatif.
Komposisi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat pada awal masa jabatan mereka masih didominasi pejabat eselon II hasil pelantikan dua penjabat gubernur sebelumnya, yakni Paulus Waterpauw dan Ali Baham Temongmere.
Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran karena sejumlah pejabat pensiun maupun meninggal dunia, sehingga sebagian jabatan diisi pelaksana tugas (Plt).
Pada 7 November 2025, pasangan DOAMU melantik 11 pejabat eselon II, disusul pelantikan 295 pejabat eselon III dan IV pada 13 Februari 2026.
Dengan demikian, wajah birokrasi tahun pertama kepemimpinan periode kedua ini masih memadukan tiga warna kepemimpinan berbeda: era Waterpauw, era Temongmere, dan hasil pilihan DOAMU sendiri.
Sorotan tajam muncul pada akhir 2025 ketika penetapan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2026 dinilai terlambat.
Gubernur Dominggus Mandacan secara terbuka mengkritik kinerja ASN saat apel perdana awal Januari 2026.
Ia menyebut penetapan APBD yang baru dilakukan pada malam 30 Desember 2025 sebagai pengalaman terburuk sepanjang kariernya sebagai ASN.
Keterlambatan tersebut dipicu tidak maksimalnya tahapan perencanaan, mulai dari RKPD, KUA-PPAS, hingga penginputan data ke sistem nasional.
Menurut Dominggus, kondisi itu tidak boleh terulang karena berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Memasuki tahun kedua, tantangan konsolidasi birokrasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah utama.
Evaluasi terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang telah menjabat dua tahun, 3 tahun, empat atau lima tahun atau lebih menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan.
Selain itu, seleksi terbuka untuk mengisi jabatan yang masih dijabat Plt juga dinilai penting guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit.
Setahun berjalan, periode kedua Dominggus–Lakotani menunjukkan bahwa konsolidasi birokrasi menjadi fondasi utama sebelum melangkah lebih jauh pada percepatan pembangunan dan penguatan fiskal daerah.
Perjalanan masih empat tahun ke depan, dan publik menanti arah kebijakan yang lebih solid serta terukur.(rustam madubun)
