PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, M.Si menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Dominggus dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (29/6/2026).
Menurut Dominggus, LHP BPK bukan sekadar dokumen hasil pemeriksaan, melainkan instrumen evaluasi yang penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, setiap rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat memandang rekomendasi BPK sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” ujar Dominggus.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat kapasitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.
Dominggus juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional, dan objektif. Menurut dia, hasil pemeriksaan menjadi cerminan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPR Papua Barat, dan BPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan fondasi utama bagi pembangunan Papua Barat yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah provinsi akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara konsisten. Sinergi antara pemerintah daerah, DPR Papua Barat, dan BPK dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya publik.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Papua Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” kata Dominggus.
Dalam kesempatan tersebut, Dominggus juga menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Barat yang telah menginisiasi rapat paripurna istimewa sebagai forum penyampaian LHP BPK RI. Menurutnya, forum tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.(rustam madubun)
