fbpx
Majelis Hakim Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Fakfak Dalam Penanganan Sengketa Anatar Pemohon Bapaslon “CEPAT” dan Termohon KPU Fakfak. Selasa 2 Maret 2020.... Sidang Molor Sejam, Kuasa Hukum KPU Fakfak  Minta Majelis Hakim Sengketa Tolak Permohonan Bapaslon “CEPAT”

Majelis Hakim Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Fakfak Dalam Penanganan Sengketa Anatar Pemohon Bapaslon “CEPAT” dan Termohon KPU Fakfak. Selasa 2 Maret 2020. FOTO : RICO LET’s./papuadalamberita.com.

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Sidang lanjutan musyarawah sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dengan menghadirkan pihak pemohon dan pihak termohon antara bakal pasangan calon berjargon “CEPAT” (Cyrillus Adopak, SE, MM – Peggi Patrisia Pattipi) kembali digelar Bawaslu Fakfak pada Senin (2/03/2020) setelah Minggu (1/02/2020) diskors.

Sidang musyawarah sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak 2020 – 2024, yang direncanakan akan berlangsung jam 16 : 00 WIT sempat molor sejam sehingga sidang yang dipimpin ketua majelis sidang Fahry Tukuwain dengan didampingi Yanpit Kambu dan ABD. Z. Tanggi Irirwanas baru dapat dilangsungkan tepat jam 17.10 WIT.

Sidang yang hanya berlangsung kurang lebih 15 menit dan sempat diskor 5 menit, dengan agenda pembacaan tanggapan pihak termohon (KPU red) terhadap permohonan pemohon, dimana dalam tanggapan termohon yang dibacakan Kuasa Hukum termohon Yunus Basari, SH, menolak seluruh permohonan pemohon.

Dua poin permohonan pemohon Bapaslon “CEPAT” dimana pada poin pertama dalam petitum pemomohan meminta Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk membatalkan surat keputusan KPU Fakfak yang menggugurkan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak berjargon “CEPAT” dalam tahapan penelitian berkas dukungan.

Selain itu, dalam permohonan yang dibacakan bakal calon Bupati Fakfak, Cyrillus Adopak, juga memohon agar KPU dapat mengakomodir kembali Bapaslon “CEPAT” agar dapat mengikuti tahapan selanjutnya yakni tahapan verifikasi berkas administrasi.

Dua poin tersebut ditolak pihak termohon KPU Fakfak melalui Kuasa Hukumnya Yunus Basari, SH, dengan alasan, pihak pemohon yakni Cyrillus Adopak, SE, MM dan Peggi Patricia Pattipi, SE, tidak memiliki legal standing dalam sengketa ini dikarenakan pemohon belum ditetapkan sebagai pasangan calon berdasarkan Perbawaslu nom,or 15 tahun 2017, tentang tata cara pemnyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pasal 5 ayat (2).

Selain itu, menurut Yunus Basari, SH yang hadir sendiri mewakili KPU Fakfak dalam sidang tersebut, bahwa subjek sengketa yang disengketakan pihak pemohon tidak subtansi sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu nomor 15 tahun 2017, pasal 4 ayat (2), Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk Keputusan dan Berita Acara.

Suasanan Jalannya Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu Kada dan Wakada di Bawaslu Fakfak Antara Pemohon Bapaslon “CEPAT” dan Pihak Termohon KPU Fakfak. Selasa 2 Maret 2020. FOTO : RICO LET’s./papuadalamberita.com. 

Lanjut Yunus, dalam jawaban atas permohonan pemohon, hasil penelitian berkas dukungan yang dilakukan KPU Fakfak dalam penyerahaan dukungan perseorangan sudah sesuai dengan penerimaan syarat bakal calon perseorangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2019 dan juknis nomor 82.

Bahkan dalam permohonanan termohon yang dijelaskan tentang kehadiran Kasubag Data dibantah Kuasa Hukum termohon karena sesungguhnya yang menemui operator pemohon adalah Kasubag Teknis Penyelenggara Saskia Madu.

Lanjutnya dalam jawaban termohon atas permohonan pemohon terkait berita acara  nomor 18/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/II/2020 sudah sesuai dengan hasil pengecekan sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis, bahkan alasan alasan termohon terkait dengan gangguan Silon akibat koneksi internet dianggap kuasa hukum merupakan alasan yang dibuat – buat.

Yunus menambahkan, alasan KPUmelakukan penolakan terhadap pemohon adalah berdasarkan pasal 15 ayat (2) PKPU Nomor 1 tahun 2020, yang menyatakan, penuyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen Formulir B.1 – KWK, 1 rangkap asli hasil cetak B.1.1. –KWK dari sistem informasi pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal pasangan Calon dan 1 rangkap asli hasil cetak B.2-KWK perseorangan yang dicetak dari sistem internet pencalonan.

Atas alasan hukum dan dasar hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan oleh KPU Fakfak karena itu Kuasa Hukum termohon Yunus Basari, SH, memohon kepada Ketua majelis dalam pemeriksaan sengketa ini berkenan untuk menyatakan, sengketa dari Pemohon di tolak untuk seluruhnya atau dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

Jawaban termohon yang meminta permohonan pemohon ditolak seluruhnya akhirnya majelis sidang yang memimpin musyawarah sengketa kembali menunda jalannya sidang dan akan dialnjutkan Selasa (3/03/2020) dengan agenda pemeriksaan alat bukti.(RL 07)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!