PAPUADALAMBERITA.COM, Manokwari – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan Manokwari (SMW) di provinsi paling timur Indonesia menyuarakan aksi keprihatinan karena Kepres No 20/2018 tanggal 7 Desember dinilai tidak bagus dengan memberikan remesi kepada I Nyoman Susrama, narapidana pembunuhan wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.
Aksi itu berlangsung saat Menteri Hukum dan Ham, Yasona Laoly melakukan kunjungan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemnhum HAM) Provinsi Papua Barat, di Manokwari Rabu (30/1/19).
Namun, pukul 10.45 WIT, Menteri meninggalkan Kantor Kemenkumham menuju Kantor Gubernur Papua Barat tanpa menemui wartawan yang sejak pukul 09.00 WIT melakuan orasi dan mendesak bertemu Menteri untuk menyerahkan pernyataan sikap.
Saat meninggalkan kantor Kemenhumam, menteri tidak menggunakan kendaraan pejabat negara bernomor polisi RI 25 yang telah disediakan protokoler panitia.
Koordinator aksi, Adlu Raharusun dalam orasinya mendesak menteri untuk meninjau dan mencabut remisi terhadap terpidana sumur hidup I Nnyoman menjadi penjara 20 tahun.
“Kebebasan pers adalah mutlak, remisi membungkam kebebasan pers,” tegas senior jurnalis Harian Cahaya Papua itu.
Senada dengan Adlu, Rasid Fatahudin meminta menteri menjelaskan lahirnya kepres itu. Meski wartawan tahu alasan kepres salah satunya adalah kemanusiaan.
“Kami merasa itu bentuk pembangkangan. Ingat, pilar demokrasi salah satunya Pers. Kepres tersebut setajam Sembilu. Kita bukan manusia super, tapi wartawan itu makhluk bernilai dan
tiada berita yang semahal nyawa seorang manusi,” tegas Kontributor Radio El Shinta di Manokwari.
Aris Balubun, wartawan senior Harian Papuabarat Pos, dalam pesan-pesan kemanusian meyakinkan, bahwa tidak ada kepentingan politik dalam aksi itu meski ini tahun politik.
“Ini murni solidaritas untuk rekan jurnalis. kami jamin 1000 persen aman. Mentri tolong turun dengar aspirasi kami,” pintanya.
Menurutnya, Kepres itu melukai hak asasi manusia dan berpotensi memberengggus kebebasan Pers di Indonesia.
Meski meyakinkan Mentri dan jajarannya,Yasonna tak kunjung menemui wartawan dan justru meninggalkan massa aksi. Para jurnalis menganggap tindakan menteri menunjukan bahwa ia sebagai pejabat Negara dan pejabat public tidak memberikan ruang kepada profesi jurnalis.
Pekrja pers kemudian meninggakan kantor Kemenkumham dan memilih tidak memberitakan kegiatan Menteri di Manokwari.(*/tam)
