Wakil Menteri Agam Republik Indonesia, Drs, KH. Zainud Tauhid Za’adi, MS, Jumat (21/8/2020) di Manokwari. PAPUADALAMBERITA. FOTO: rustam madubun.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Wakil Menteri Agam Republik Indonesia, Drs, KH. Zainud Tauhid Za’adi, MSI menyatakan dua hal penting yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia umat dan bangsa yaitu pembagunan ekonomi dan pemberflakuakn sertifikasi halal.
Baca juga: Wakil Menteri Agama: Gubernur Berhasil Bagun Kerukunan di Papua Barat
Baca juga: Resmikan Gedung Baru MUI, Gubernur Papua Barat: Ini Komitmen Pemerintah Membina Kerukunan
Baca juga: Terkait Penistaan Agama oleh Oknum Warga di Kaimana, Wakil Menteri Agam Minta Hukum Ditegakan
‘’Para ulama, cendekiawan muslim dan tokoh-tokoh islam pendahulu kita memiliki visi menciptakan kondisi kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik memperoleh Ridha Allah dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila,’’ ujar Wakwakil menteri agama di Manokwari.
Menurut Wamen Agama RI, dari sisi tersebut menyiratkan bahwa konsep relasi antara agama dan negara bagi umat islam Indonesia sudah jelas dan tegas, harmoni islam dengan NKRI telah menjadi komitmen bagi tokoh ulama dan tokoh nasional muslim.
‘’Oleh karena itu, antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan seharusnya tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya saling melengkapi, saling membangun dan saling menguatkan,’’ ujar Wamen Agama RI yang juga wakil ketua Umum MUI Pusat.
KH Zainudi Tahuid Za;adi menegaskan, bahwa dengan keterbatasan MUI telah melakukan ikhtiar kolektif dalam umat dan bangsa, misalnya dalam bidang ekonomi MUI telah mempelopori lahir dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.
‘’MUI berkeyakinan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi sistem ekonomi alternatif Indonesia pelan namun pasti, upaya yang dilakukan MUI telah membuahkan hasil, ekonomi syariah terbukti mampu menjadi bantalan ekonomi nasional ketika badai krisis ekonomi global melanda dunia.
Wakil Menteri Agama RI, bersama Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat dan pengurus MUI Papua Barat, Jumat (21/8/2020) di Kantor MUI Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: rustam madubun.
Dengan diberlakukannya ekonomi syariah di Indonesia, Indonesia mengenal dua ekonomi sistem yang berjalan bersama-sama, ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dengan prinsip ekonomi syariah mengakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.
‘’Begitu juga mempelopori diberlakukannya sertifikasi halal, hal ini dianggap penting sebagai upaya untuk melindungi umat islam yang merupakan bagian terbesar di negeri ini agar terhindar mengonsumsi makanan yang dilarang agama,’’ kaya KH Zainudin.
Karena kehalalan menurutnnya sebuah produk menjadi hal penting dalam syariat agama islam, dengan memberikan perlindungan pada umat islam, hakekatnya negara hadir memberikan perlindungan kepada warga negaranya.
“Alhamdulillah MUI dianggap sebagai pionir dan panutan dalam gerakan sertifikasi halal oleh lembaga sertifikasi halal internasional, saat ini sistem dan piranti yang dipakai MUI dijadikan acuan oleh lembaga serupa di luar negeri,’’ ucapnya.
Ia melanjjutkan, bahwa masih banyak strategis dilakukan MUI di pusat maupun dan di daerah sesuai kewenangannya masing-masing Untuk itu semuanya dituntut memberikan yang terbaik bagi kepentingan umat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara.
‘’Saya berharap MUI di Provinsi Papua Barat membangun komunikasi, koordinasi, kerjasama dengan Ormas islam, Ormas keagamaan dan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya memelihara bangsa,’’ pesan sang kiayai.(tam)
