PAPUADALAMBERITA.COM.TIMIKA – “Garis tangan adalah perjalanan hidup, sementara tanda tangan adalah keputusan-keputusan penting dalam hidup itu,” ujar Abdul Muin Salewe, SHut, mengawali wawancara khusus bersama papuadalamberita.com dari Timika, sesaat setelah pelantikannya sebagai Komisioner KPU Papua Barat untuk periode 2025–2030, Selasa (5/8/2025).
Lima tahun silam, pria yang dikenal dengan ketenangannya ini mengemban amanah sebagai Ketua Divisi Program, Data, dan Informasi KPU Papua Barat.
Kini, Muin kembali dipercaya menakhodai roda demokrasi di tanah Papua Barat sebagai salah satu dari lima komisioner terpilih.
“Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam menyelenggarakan Pemilu di Papua Barat,” ungkapnya penuh haru.
Muin tidak menampik bahwa tugas sebagai penyelenggara pemilu di Papua Barat bukanlah hal mudah.
Dalam kilas baliknya terhadap periode 2020–2025, ia menyoroti dua hal utama: partisipasi pemilih dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara.
“Partisipasi pemilih kita memang mengalami tren peningkatan, namun di beberapa wilayah masih dibutuhkan dorongan sosialisasi. Banyak masyarakat yang belum memahami mengapa hak suara mereka penting,” katanya.
Soal SDM, Muin menilai perlu peningkatan kapasitas bagi penyelenggara ad hoc, mulai dari KPPS hingga tingkat distrik.
“Seringkali karena kurang memahami regulasi, ada prosedur yang terlewat. Ini bisa berdampak pada kelancaran proses demokrasi,” tambahnya.
Terkait tantangan geografis dan distribusi logistik, Muin menegaskan pentingnya perencanaan yang matang jauh sebelum hari pemungutan suara.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan cuaca baik. Harus ada antisipasi lebih dini,” tegasnya. Namun, ia juga menyoroti prestasi Papua Barat yang selama ini kerap diremehkan dalam urusan kecepatan rekapitulasi suara.
“Dulu kita dikenal selalu tertinggal, tapi Pemilu 2024 membuktikan bahwa Papua Barat mampu bersaing. Kabupaten Pegunungan Arfak, misalnya, berhasil mengunggah data dari 166 TPS hanya dua hari setelah pencoblosan ke dalam sistem Sirekap,” ujarnya bangga.
Salah satu indikator keberhasilan KPU Papua Barat menurut Muin adalah tren peningkatan partisipasi pemilih dalam beberapa pemilu dan pilkada terakhir.
“Dari yang sebelumnya di kisaran 70%, kini partisipasi kita sudah di atas 80%, bahkan ada wilayah yang hampir 100%,” jelasnya. “Pemilih mulai sadar pentingnya suara mereka.”
Ia berharap tren ini terus meningkat dan merata di seluruh kabupaten, tak hanya di daerah pegunungan atau pelosok.
Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu di Papua Barat, menurut Muin, tak lepas dari sinergi antar-stakeholder. Mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga tokoh adat dan tokoh agama.
“Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, dan gereja sangat vital dalam mendorong kesadaran pemilih,” ujarnya.
Muin juga menyambut baik kemajuan digitalisasi pemilu. Ia menilai KPU Papua Barat sudah mampu bersaing dengan daerah-daerah di wilayah barat Indonesia.
Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk aktif dalam proses pemutakhiran data pemilih.
“Kita sedang melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Saya harap masyarakat bisa cek statusnya melalui laman KPU: cekdptonline.kpu.go.id,” ujarnya.
Muin menambahkan, penting untuk melaporkan perubahan data seperti status pekerjaan atau perpindahan domisili. Termasuk pula masyarakat yang pensiun dari TNI-Polri yang kini kembali memiliki hak pilih.
Di akhir wawancara, Muin menyadari bahwa tanggung jawab sebagai komisioner bukan sekadar administratif. Ini adalah panggilan sejarah dan dedikasi bagi demokrasi di tanah yang penuh dinamika.
“Ini menjadi tantangan tersendiri. Saya berharap bisa berkontribusi lebih untuk lima tahun ke depan dalam penyelenggaraan demokrasi yang baik di Provinsi Papua Barat,” pungkasnya.(rustam madubun)
