Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, SIK MSI. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat akan... Ada Iuran Tambahan? Kabid Humas Minta Orang Tua Lapor Ke Polda, Polda Papua Barat Akan Cek Kebenarannya

Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, SIK MSI. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat akan mengecek kebenaran beredarnya informasi ada penarikan iuran dari Siswa Calon Bintara Otsus yang sementara menjalani pendidikan di salah satu SPN di luar Papua dan Papua Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, SIK, MH yang ditemui sejumlah wartawan, Selasa (21/9/2021) di ruang kerjanya di Polda Papua Barat mengatakan secara resmi Polda Papua Barat belum menerima aduan dari orang tua siswa yang putra atau putrinya sementara menjalani pendidikan di SPN yang ditarik iurannya.

‘’Kami imbauan kepada orang tua yang siswanya sementara mengikuti pendidikan di SPN, bila ada permasalahan bisa dilaporkan ke Polda Papua Barat untuk di kroscek kebenarannya, sehingga orang tua siswa mengetahui mana yang didukung oleh dana Otsus dan mana yang tidak didukung oleh dana Otsus sehingga tidak menjadi informasi yang simpang siur,’’ jelas Kombes Adam Erwindi.

Kabid Humas menambahkan, bahwa apakah uang itu (seperti yang beredar di orang tua dan masyarakat, red) adalah sebagai iuran wajib atau iuran yang sifatnya pilihan, artinya bagi yang mau saja, karena dalam pendidikan itu ada kebutuhan wajib dan kebutuhan tidak wajib.

Erwindi mencontohkan mungkin di SPN mengadakan laundry bagi yang mau mencuci pakaiannya dilanudry itu bagi yang mau saja, jika tidak mau, mencuci sendiri.

‘’Kami akan segera melakukan kros cek ke SPN yang bersangkutan, apakah benar atau tidak ada iuran seperti itu,’’ ulang Kabid Humas.

Data lapangan yang diperoleh papuadalamberita.com dari sejumlah warga dan orang tua siswa menyebutkan ada rincian iuran yang harus dibayarkan, seperti iuaran laundry, iuran untuk korlap awal ditambah resimen, dan iuran tutup pendidikan yang totalnya mencapai 10 juta lebih.

Ada juga beredar dalam bentuk daftar yang sangat rinci dengan judul Daftar Pengadaan Barang yang Tidak Didukung Dinas (Tahap I) yang total mencapai delapan juta lebih.(tam)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *