-
Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere MTP (kanan) bersama Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa, SE., MH. FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADLAMBERITA
PAPAUDLAMBERITA.COM.MANOKWARI– Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, memerintahkan kepada seluruh bupati di Papua Barat untuk memfasilitasi proses dan tahapan seleksi DPRK di tingkat kabupaten dengan dukungan dana APBD Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
“Jangan sampai tidak tersedia dana di kabupaten yang dapat menghambat jalannya seleksi DPRK. Dana APBD harus ada. Jangan sampai ada keterlambatan dalam proses seleksi DPRK,” tegas Ali Baham, Selasa (30/4/2024).
Ali Baham juga menekankan agar Panitia Seleksi (Pansel) tidak merekomendasikan Orang Asli Papua (OAP) yang terafiliasi dengan partai politik untuk mengikuti proses dan tahapan seleksi anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan.
“Saya akan memantau dan mengecek hasilnya. Kalau ada pihak yang mencoba bermain dan meloloskan anggota DPRK yang berafiliasi dengan partai politik dan menjadi calon legislatif (caleg), maka mereka akan digugurkan,” ujar Ali Baham.
Lebih lanjut, Ali Baham mengingatkan agar Pansel bersikap netral dan independen. Semua OAP yang memenuhi syarat harus diakomodir tanpa terkecuali. “Kita, anak-anak Papua, harus bersatu. Duduk bersama dan berbicara dengan hati.
”Jangan sampai berkelahi, karena yang akan duduk hanya satu atau dua orang di daftar tunggu. Jika sudah menjabat, jangan lupa dengan saudara-saudara kita yang lain. Mari bicara dengan baik dan berhenti bertengkar,” ujar Ali Baham.
“Mari kita siapkan diri dan berbicara dengan baik kepada kepala suku. Ada waktunya untuk bersuara dan ada waktunya untuk berjuang. Sekarang adalah waktunya kita berjuang, agar kita bisa merasakan hasil dari perjuangan itu. Sebab, DPRK adalah pilihan hati dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua,” tambahnya.
Ali Baham juga menekankan bahwa negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada OAP. Seleksi pengangkatan tidak membutuhkan biaya kampanye, karena negara yang akan membiayai seluruh proses dan tahapan seleksi.
Sistem pengangkatan ini hanya ada di Papua, sebagai bagian dari implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang berlandaskan pada nilai-nilai adat.
“Pemilu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Otsus memiliki roh yang berakar pada adat, sehingga adat juga perlu mempertimbangkan unsur agama dan perempuan,” pungkas Ali Baham.(rustam madubun)
