PAPUADALAMBERITA.COM, TIMIKA – Tokoh masyarakat Mimika Athanasius Allo Rafra
memandang wacana pembentukan sejumlah provinsi baru di Papua seperti Papua
Selatan (Merauke), Papua Tengah (Timika) dan Pegunungan Tengah (Wamena) perlu
mendapat dukungan dan perhatian serius pemerintah pusat untuk mempercepat
pemerataan pembangunan di wilayah ujung timur Indonesia itu.
“Sejak menjabat Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Papua, saya setuju
jika Papua bisa dimekarkan menjadi beberapa provinsi karena satu provinsi tidak
bisa menangani sampai 30 kabupaten/kota dengan permasalahan yang begitu
kompleks,” kata Allo Rafra kepada Antara di Timika, Selasa.
Mantan Penjabat Bupati Mappi dan Mimika itu menilai wilayah Provinsi Papua yang
begitu luas dengan kondisi geografis yang sangat sulit serta kompleksitas
masalah yang dihadapi warganya, membutuhkan kehadiran pemerintah provinsi yang
tanggap setiap saat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
“Sepintar apapun para pejabat di tingkat provinsi, saya rasa mereka juga
akan kewalahan karena Papua terlalu luas. Belum selesai satu masalah, timbul
masalah lain lagi. Itu semua membutuhkan perhatian dan energi untuk
menyelesaikannya. Kalau selama ini selalu ada pembentukan kabupaten baru di
Papua, perlu juga dipikirkan pembentukan provinsi baru, satu di selatan, satu
di tengah, satu di pegunungan, satu di Papua Barat Daya dan bila perlu satu di
kawasan Kepulauan Teluk Cenderawasih (Biak-Serui),” katanya.
Menurut Allo, pembentukan provinsi-provinsi baru di Papua itu bukan untuk tujuan
bagi-bagi kekuasaan, tetapi lebih dari itu agar kehadiran pemerintah provinsi
selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah bisa lebih efektif membantu
percepatan kemajuan masyarakat Papua.
“Supaya pemerintah provinsi bisa mengatasi berbagai persoalan yang sangat
banyak di Papua sekaligus supaya masyarakat Papua bisa berkembang dari sisi
pemerataan pembangunan karena rentang kendali pembangunan dan pemerintahan
lebih dekat dan dari sisi anggaran pasti mendapat dukungan penuh dari
pusat,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Mimika periode 2009-2014 itu menilai kemajuan
pembangunan di sejumlah kabupaten wilayah pedalaman selama ini tidak terlalu
signifikan.
Hal itu terjadi lantaran kondisi geografis yang sulit, akses perhubungan yang
sulit dan mahal (sejumlah lokasi bahkan hanya bisa dijangkau dengan pesawat
terbang), ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, belum lagi karena
masih seringnya terjadi gangguan keamanan.
Di sisi lain, katanya, para pejabat di daerah-daerah tersebut sering sekali tidak
berada di tempat.
“Ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau seorang gubernur hanya
mengurus lima sampai enam kabupaten kan lebih mudah mengawasinya, tidak seperti
sekarang harus mengurus sampai 29 kabupaten/kota,” kata Allo Rafra.
Ia juga berharap pemerintah pusat secepatnya menyetujui pembentukan dua
kabupaten baru di Mimika yaitu Mimika Barat dan Mimika Timur mengingat wilayah
Mimika sangat luas terbentang dari perbatasan dengan Kabupaten Kaimana di barat
hingga perbatasan dengan Kabupaten Asmat, dan Nduga di timur.
“Wilayah Kabupaten Mimika juga terlalu luas. Bagaimana mungkin orang harus
ke Potowayburu dengan speat boat bisa sampai satu hari dengan kondisi ombak di
laut yang begitu ganas karena tidak ada jalan darat. Begitupun kalau ke Mimika
Timur, perjalanan begitu jauh dengan perahu motor. Bisa dibayangkan, betapa
sulit kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat ibu kota
kabupaten itu,” tuturnya.(antara/pdb)
