PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Pemikiran yang disampaikan oleh Paul Finsen Mayor terkait usulan pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi sejatinya perlu ditempatkan dalam ruang yang lebih jernih dan sejuk.
Ini bukan sekadar pernyataan kontroversial, melainkan bagian dari dinamika pemikiran seorang anak asli Papua yang berani menyuarakan kegelisahan dan harapan terhadap lembaga kultural yang selama ini menjadi representasi Orang Asli Papua (OAP).
Reaksi keras yang datang dari Agustinus Anggaibak juga merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi.
Perbedaan pandangan tidak seharusnya dimaknai sebagai pertentangan personal, apalagi permusuhan.
Justru di situlah letak kedewasaan berpikir: ketika kritik dan respons dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari upaya mencari yang terbaik bagi tanah Papua.
Apa yang disuarakan Paul Finsen Mayor bukanlah bentuk kebencian terhadap individu anggota MRP.
Ini lebih tepat dilihat sebagai masukan terhadap sistem dan kelembagaan.
Sebuah lembaga, apalagi yang memiliki peran strategis seperti Majelis Rakyat Papua, tentu tidak luput dari kebutuhan untuk terus dievaluasi dan disempurnakan.
Kritik adalah bagian dari cinta terhadap institusi itu sendiri, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
Perlu diingat, MRP secara resmi mulai beroperasi pada 31 Oktober 2005, meskipun dasar hukumnya telah lahir melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
Artinya, hingga tahun 2026, lembaga ini telah mengabdi selama kurang lebih 21 tahun di tanah Papua.
Jika diibaratkan sebagai manusia, usia ini adalah masa akil balik, masa menuju kedewasaan, di mana refleksi dan evaluasi menjadi sangat penting untuk menentukan arah ke depan.
Dalam konteks itu, gagasan pembubaran yang disampaikan Paul sejatinya dapat dimaknai sebagai bahasa keras dari sebuah dorongan evaluatif.
Sebab dalam praktik ketatanegaraan, tidak ada keputusan yang diambil secara serta-merta.
Pemerintah tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, sebagaimana proses panjang yang dahulu melahirkan MRP itu sendiri.
Dengan kata lain, wacana ini adalah pintu masuk untuk melihat kembali efektivitas, peran, dan kontribusi lembaga tersebut terhadap perlindungan hak-hak OAP.
Di balik dinamika ini, sesungguhnya tersimpan pesan penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah pusat di Jakarta: bahwa orang asli Papua memiliki generasi-generasi cerdas yang berani berpikir kritis dan memiliki kepedulian besar terhadap masa depan daerahnya dan tanahnya sendiri.
Baik Paul Finsen Mayor maupun Agustinus Anggaibak adalah representasi dari anak-anak Papua yang memiliki kapasitas dan keberanian untuk menyampaikan gagasan, meskipun dalam sudut pandang yang berbeda.
Sebagai seorang jurnalis yang telah 33 tahun mengikuti perjalanan Papua, sejak di Jayapura 1993 hingga kini di Manokwari, Papua Barat, 2026 saya melihat bahwa tidak ada seteru personal di antara mereka.
Yang ada adalah semangat yang sama: keinginan kuat untuk memajukan tanah Papua agar lebih sejahtera dan bermartabat.
Kesejahteraan Papua tidak semata diukur dari besarnya aliran dana, tetapi dari bagaimana pendidikan dibangun, bagaimana hak-hak masyarakat adat dijaga, serta bagaimana tanah, gunung, lembah, sungai, pantai, hutan, dan manusia Papua itu sendiri dilindungi dan dihormati.
Di situlah peran lembaga seperti MRP menjadi sangat penting, dan karena itu pula, ia harus terus diperkuat melalui kritik, evaluasi, dan pembaruan.
Pada akhirnya, perbedaan pandangan ini hendaknya disikapi dengan kepala dingin dan hati yang lapang.
masukan tidak perlu ditakuti, justru harus disyukuri. Sebab dari keberanian bersuara itulah lahir peluang untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan Orang Asli Papua.(Dinariskan oleh Rustam Madubun: Jurnalis)
