Pimpinan OPD dan pejabat esolon II pada apel di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (28/7/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa memperingatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hati-hati dalam merencanakan kebijakan, serta menghindari praktik korupsi.
Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bebas dari tindak pidana korupsi, seperti yang kini menimpa sejumlah pejabat di Papua Barat.
Dalam Apel pagi lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Jumat (28/7/2023) di kantor gubernur, Asisten II menekankan pentingnya kepemimpinan yang baik serta kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.
Werinussa meminta ASN pimpinan OPD menjadi panutan dan menjaga integritas mereka dalam semua tindakan yang diambil.
‘’Jadi kepada pengelola keuangan negara, atau keuangan daerah lebih hati-hati,’’ pesan Asistgen II dihadapan ASN dan pimpinan OPD.
Ia mengatakan, yang terjadi dan sementara terjadi saat ini menjadi contoh untuk semua, harapannya menjadi kasus terakhir dan tidak terulang di Pemperov Papua Barat.
‘’Jika, jika ada inspektorat panggil untuk penyelesaian pemneriksan kerjakan itu dengan baik, supaya tidak masuk ke ‘’kamar sebelah’’, berita kemarin menjadi catatan untuk semua, terutama pimpinan OPD dalam mengambil kebijakan harus hati-hati,’’ tegasnya.
‘’Saya ikut sedih, kita sudah sama-sama, ini sudah beberapa orang terlibat seperti itu (korupsi, red),’’ ujar Assiten II prihatin.
Ia mengatakan, pengelolaan keuangan negara sudah jelas aturan-aturannya, kemudian dilakukan audit ada yang kedapatan tidak sesuai atau diragukan kebenarannya perlu diperbaiki.
Asisten II Setda Papua Barat M Werinussa yang ditemui wartawan seusai memipin apel di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (28/7/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
‘’Kalau ada temuan ditindaklanjuti, jangan dipendam seolah-olah tidak ada masalah, teman-teman ASN maupun pejabat yang menghadapi jangan anggap sepele, tetapi harus disikapi serius,’’ ujarnya kepada wartawan seusai apel.
Kedepan mencegah tidak tersandung korupsi Ia mengatakan, pengelolaan keuangan negara sesuai regulasi, aturan yang ada.
Menyingung terkait jabatan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPR Papua Barat yang kini menjadi tahanan titipan Kejaksaan Tinggi Papua Barat karena tersandung dugaan korupsi Rp500 Juta, Ia mengatakan usulan mengisi kekosongan jabatan itu perlu.
‘’Saya pikir mereka boleh mengusulkan, tetapi ini di ranahnya eksekutif menunjuk siapa, minimal tidak ada kekosongan, tetapi pengisian jabatan lewat seleksi terbuka,’’ jelasnya kepada wartawan.
‘’Tapi untuk menunjukkan PLT bisa saja, semua saran masukan akan dipertimbangkan pembina kepegawaian di dalam hal ini adalah penjabat gubernur, karena memang tidak boleh kosong itu tempat harus ada orang yang tetap mengisi,’’ sambung Werinussa.(tam)
