-
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian Deputi Direktur (nomor dua dari kanan) bersama pejabat utama Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat saat konferensi pers di Manokwari Kamis (5/12/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADLAMBERITA
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Untuk memastikan distribusi uang yang lancar, Bank Indonesia Provinsi Papua Barat telah mempersiapkan berbagai langkah strategis, termasuk koordinasi dengan perbankan untuk menentukan proyeksi kebutuhan uang serta mekanisme penarikan selama periode natal dan tahun baru (Nataru).
Baca juga: Bank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp1,52 Triliun Hadapi Nataru 2024
Selain itu, dilakukan pengiriman uang dari Depo Kas Wilayah melalui sistem front loading untuk memastikan kecukupan kas dan pecahan yang sesuai dengan kebutuhan di Papua Barat.
Bank Indonesia juga membentuk tim khusus untuk memonitor posisi likuiditas perbankan secara intensif.
Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan berbagai sistem pembayaran non-tunai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selama Nataru, seperti pembayaran menggunakan kartu debit/kredit, QRIS, serta transfer melalui BI-SKNBI dan BI-RTGS.
Bank Indonesia akan terus mengawasi kelancaran transaksi tunai dan non-tunai selama periode tersebut.
“Kami juga menyediakan layanan call center Bank Indonesia (BI BICARA) 24 jam untuk melayani pengaduan atau keluhan dari konsumen,” tambahnya.
Bank Indonesia juga menyiapkan kebijakan untuk memperpanjang jam operasional BI-RTGS dan SKNBI, sebagaimana dilakukan pada tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, pihaknya masih menunggu arahan dari kantor pusat terkait operasional sistem pembayaran untuk tahun ini.
Selain itu, Bank Indonesia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam bertransaksi, baik secara tunai maupun non-tunai, dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya melindungi data pribadi dan mengenali modus penipuan yang mungkin terjadi.
Melalui tagline “PeKA (Peduli, Kerja, Adukan)”, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk lebih waspada dalam bertransaksi, serta mengingatkan penyelenggara jasa pembayaran (PJP) untuk meningkatkan sistem keamanan guna mencegah serangan siber yang dapat merugikan konsumen. (rustam madubun)
