Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Doktor Tornagogo Sihombing, SIK, MSI saat dengar pendapat bersama Pansus DPR DI revisi UU Otsus 2021, Senin (3/5/2021) di... Bintara Polri dan TNI Afirmasi Otsus Jadi Perhatian RDP Pansus Otsus DPR RI Bersama Gubernur


Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Doktor Tornagogo Sihombing, SIK, MSI saat dengar pendapat bersama Pansus DPR DI revisi UU Otsus 2021, Senin (3/5/2021) di Kantor Gubernur PApua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN 

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Maxsi Ahoren  dan Bupati Maybrat Drs Bernard Sagrim, MM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Refisisi UU Otsus Nomor 21 tahun 2021  memberi apresiasi  pada Polda Papua Barat dan Kodam XVIII Kasuari dalam rekrutmen 1.500 Bintara Polri dan 1.000 Bintara TNI AD spesial afirmasi Otsus tahun 2020 dan tahun 2021.

Baca juga: Komaruddin Watubun Pimpin RDP Pansus DPR RI Bersama Gubernur Papua Barat, Ini Pesan Dominggus Mandacan

‘’Penerimaan 1.500 anak-anak asli Papua masuk Polri dan menerima 1.000 anak-anak asli Papua masuk TNI upaya-upaya semacam inilah yang kita duduk bersama untuk bicara.  Saya yakin dan percaya bahwa ke depan Papua Barat ini akan aman dan kita duduk bicara seperti ini,’’ ujar Ketua MRP dalam RDP Panitia Khusus (Pansus) Revisisi UU Otsos Nomor 21 tahun 2021 bersama Pemda Papua Barat, Senin (3/5/2021) di Kantor Gubernur Papua Barat.

Keduanya senada dengan upaya Kodam XVIII/Kasuari dan Polda Papua Barat melakukan penerimaan calon bintara jalur afirmasi Otsus dengan menggunakan anggaran dari dana Otsus, karena Bintara Polri dan TNI ini setelah menyelasikan pendidikan akan kembali mengabdi di Papua Barat, ini sesuai yang diamanatkan Otsus untuk meningkatkan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.

Ketua MRP Papua Barat, Maxsi saat dengar pendapat bersama Pansus DPR RI revisi UU Otsus 2021, Senin (3/5/2021) di Kantor Gubernur PApua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN 

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Doktor Tornagogo Sihombing, SIK, MSI pada kesempatan yang sama dihadapan Ketua Pansus dan Ditjen Otda serta peserta RDP Pansus Otsus menjelaskan, sebetulnya keberadaan Otsus tidak hanya mengatasi konflik, tetapi mempercepat pembangunan di Papua.

‘’Memang, Kita juga tidak bisa keluar dari ungkapan,  bahwa daerah ini bukan daerah konflik, tetapi daerah ini adalah daerah konflik, termasuk Papua Barat. Namun konflik itu tidak harus ada perlawanan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, seperti di Papua keberadaan kelompok kriminal bersenjata,’’ sebut Kapolda Papua Barat.

Kapolda menambahkan,  kehadiran Otsus di Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Polda Papua Barat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat asli Papua Barat sebagaimana yang diharapkan Otsus adalah perekrutmen Bintara Noken Polri.

Rekrutmen itu juga sesuai dengan perubahan tipologi Polda Papua Barat dari Tipe “B” menjadi Tipe ‘A”, karena Polda Papua Barat sebagai Tipe membutuhkan seharusnya 15 ribu lebih anggota Polri.

‘’Untuk itu kami perlu penambahan personil baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami, Polda Papua Barat menyikapi persoalan itu dan kami sadar,  bahwa kami berada di wilayah otonomi khusus,  di mana perlunya adanya afirmasi – afirmasi seperti yang disampaikan Bupati Ketua MRP dan Maybrat tadi Nah untuk itu kami menjawab dengan rekrutmen Bintara Noken jalur afirmasi khsus 100 seratus perseen semua orang asli Papua,’’ urai Kapolda.

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE, MTR (HAN) dan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Doktor Tornagogo Sihombing, SIK, MSI saat dengar pendapat bersama Pansus DPR DI revisi UU Otsus 2021, Senin (3/5/2021) di Kantor Gubernur PApua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN 

Hal tersebut dilakukan Polda Papua Barat, setelah melihat dan menyikapi yang telah dilakukan Kodam XVIII/Kasuari sebelumnya dengan merekrut 1.00 Bintara TNI jalur Otsus.

‘’Begitu pula juga Polda Papua Barat, sekarang Bintara jalur afirmasi Otsus dalam proses seleksi dengan menggunakan dana Otsus dari para Provinsi Papua Barat, kabupaten dan kota 1.500 rekrutmen Bintara Noken ini sementara berjalan,’’ jelas Tornagogo Sihombing.

Kapolda juga menjamin dan meastikan bahwa bahwa menggunakan proteksi dalm menggunakan anggaran dan proteksi dalam rekrutmen benar-benar orang asli Papua.

‘’Kita jamin tidak ada penyimpangan,  begitu pula dengan prototipe seleksi orang asli Papua dalam konteks afirmasi khusus dan itu sudah kami jalankan. Dalam hal ini kami coba menjawab apa yang menjadi tanggung jawab Otsus dalam eksistensi kepolisian bersama pemerintah daerah pada saat ini.(tam)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *