MANOKWARI, PAPUADALAMBERITA.COM – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat menyatakan kesiapan memberikan pendampingan kepada Polda Papua Barat dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Polri.
Kepala BPKP Papua Barat, Eko Hery Winarno, mengatakan pendampingan tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan yang diberikan kepada BPKP Papua Barat. Hal itu disampaikannya kepada wartawan saat ditemui di Arfak Convention Hall, Polda Papua Barat, Kamis (29/1/2026).
“Ini sebenarnya sebuah kehormatan besar bagi kami, BPKP Provinsi Papua Barat, karena telah diberikan kepercayaan untuk melakukan pendampingan sebagaimana disampaikan Kapolda, dimulai dari sosialisasi manajemen risiko di lingkungan Polri, khususnya di Polda Papua Barat,” ujar Eko.
Ia menjelaskan, pendampingan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), hingga pendampingan lanjutan. Pada tahap awal, BPKP telah memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Kapolri (Perkap) terkait penerapan manajemen risiko.
“Agenda pertama adalah memberikan masukan terhadap rancangan Perkap. Alhamdulillah, prosesnya sudah berjalan dan kami telah menyampaikan sejumlah masukan,” katanya.
Menurut Eko, kebijakan penerapan manajemen risiko di lingkungan Polri dengan menjadikan Polda Papua Barat sebagai pilot project diharapkan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, manajemen risiko merupakan alat penting bagi instansi pemerintah dalam mengawal pencapaian tujuan dan rencana strategis organisasi. Dalam setiap rencana strategis, terdapat berbagai tujuan yang harus dicapai, termasuk di tubuh Polri.
“Dalam pencapaian tujuan tersebut tentu ada risiko-risiko yang berpotensi menghambat. Manajemen risiko hadir untuk mengawal agar risiko itu tidak terjadi, atau jika terjadi, masih berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima,” jelasnya.
Eko menambahkan, secara teknis penerapan manajemen risiko akan dibahas lebih mendalam melalui kegiatan bimtek dan pendampingan yang akan dilaksanakan ke depan.
“Detail teknisnya nanti akan banyak dialami dan dipahami oleh rekan-rekan melalui bimtek dan pendampingan, sehingga tujuan organisasi benar-benar bisa terjaga,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Dr. Sulastiana, M.Si., CRGP., CHCM., CRPP., didampingi Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol. Erwin Irawan, S.I.K., serta Karo Rena Polda Papua Barat Kombes Pol. Dolly Gumara, S.I.K., M.H.(rustam madubun)
