Papua Barat

Bukti Awal KPK Adalah Uang dan Jam Rolex untuk Kepala BPK Papua Barat

1071
×

Bukti Awal KPK Adalah Uang dan Jam Rolex untuk Kepala BPK Papua Barat

Sebarkan artikel ini
KPK hadirkan enam tersangka suap di Pemkab Sorong dalam konferensi pers di Gedung Merah/Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2023). FOTO: ANTARA/FIANDA SJOFJAN RASSAT.

PAPUADALAMBERITA.COM.JAKARTA –  Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, uang Rp940 juta dan jam rolex yang diserahkan Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso melalui Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES) dan Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS) kepada Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP) itu sebagai bukti awal.

Baca juga: Kepala BPK Papua Barat dan Staf Jadi Tersangka KPK, BPK RI Minta Maaf

Hasil Operasi tangkap tangan (OTT) KPK menemukan dan telah menyita uang dan jam tangan sebagai barang bukti.

‘’Sebagai bukti permulaan, uang yang diserahkan YPM melalui ES dan MS pada PLS, AH, dan DP sekitar Rp940 juta dan sebuah jam tangan merek Rolex,’’ jelas Ketua KPK dsaat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta Selatan Selasa (14/11/2023).

Sedangkan, penerimaan PLS bersama-sama dengan AH dan DP yang juga sebagai bukti permulaan awal sejumlah sekitar Rp1,8 Miliar.

‘’Besaran uang yang diberikan maupun yang diterima para tersangka masih terus didalami oleh tim penyidik dan dikembangkan dalam penyidikan,’’ jelas Ketua KPK.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan 3 Desember 2023 di Rutan KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Enam tersangka tersebut ialah Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Firli menerangkan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya yaitu PLS selaku penanggung jawab, AH selaku pengendali teknis, dan DP selaku ketua tim. Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan instansi terkait lainnya termasuk Provinsi Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara ES dan MS, sebagai representasi dari YPM, dengan AH dan DP yang juga sebagai representasi dari PLS.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada.

Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya di hotel yang ada di Sorong.

Jam tangan merek rolex menjadi barang bukti pada OTT KPK. FOTO: SCREENSHOOT YOUTUBE KPK.PAPUADALAMBERITA

Istilah yang disepakati dan dipahami untuk penyerahan uang tersebut yaitu “titipan”.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indo nesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH dan, DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(antara)
Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat
Editor : Fransiska Ninditya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *