Pejabat Gubernur Papua Barat didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat menyerahkan piagam penghargaan kepada 14 Pemda yang memperoleh WTP , Rabu (12/10/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
PAPUDALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Bayu Andi Prasetya menyerahkan piagam penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia kepada 14 Pemda lingkup Provinsi Papua Barat yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah lkpd tahun anggaran 2021
Pemberian penghargaan itu bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-23 pemrintah Provinsi Papua Barat, di Kantor Gubernur papua Barat, Rabu (12/10/2022).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Bayu Andi Prasetya mengatakan, artinya seluruh Pemda lingkup Provinsi Papua Barat, satu provinsi satu kota dan 12 Kabupaten memperoleh opini WTP tahun 2021.
WTP merupakan opini terbaik yang diberikan BPK selaku aparat pengawas eksternal pemerintah atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah ke-14 Pemda tersebut adalah sebagai berikut:
- Pemda Provinsi Papua berapa delapan kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Kaimana sembilan kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Sorong sembilan kali berturut-turut
- Pemda Kabupaten Sorong Selatan sembilan kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Raja Ampat delapan kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Tambrauw delapan kali berturut-turut
- Pemda Kabupaten Teluk Bintuni delapan kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Maybrat tujuh Kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Fakfak tujuh Kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Teluk wondama empat kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Manokwari tiga kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Manokwari Selatan tiga kali WTP berturut-turut
- Pemda Kota Sorong tiga kali WTP berturut-turut
- Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak dua kali WTP berturut-turut.
Hal yang lebih membanggakan lagi adalah pada tahun ini Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan plakat penghargaan kepada sembilan Pemda yang berhasil meraih opini WTP minimal sebanyak lima kali WTP berturut-turut 2017-2021, yaitu;
- Pemda Provinsi Papua Barat
- Kabupaten Kaimana
- Kabupaten Sorong
- Kabupaten Sorong Selatan
- Kabupaten Raja Ampat
- Kabupaten Tambrauw
- Kabupaten Teluk Bintuni
- Kabupaten Maybrat
- Kabupaten Fakfak
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pemberdayaan perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebagai representasi kementerian keuangan di Provinsi Papua Barat memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masing-masing Pemda atas pencapaian opini WTP tahun 2021.
”Pencapaian opini WTP diharapkan bukan sebagai tujuan akhir Tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut dapat digunakan sebagai informasi masukan atau feedback bagi perencanaan dan penganggaran selanjutnya khususnya dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua Barat,” Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Bayu Andi Prasetya
‘’Sebagaimana yang kita ketahui bersama sesuai amanat undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pemda selaku entitas pelaporan berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk dilakukan audit atau pemeriksaan,’’ lanjut Bayu.
Salah satu indikator yang merefleksikan kualitas laporan keuangan tersebut adalah opini atas pemeriksaan laporan keuangan.
Kriteria yang ditetapkan dalam pemberian opini yaitu a dengan standar akuntansi pemerintahan Sap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sistem Pengendalian internal pemerintah.
Terdapat empat opini diberikan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan yaitu;
- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ungqualified opinion).
- Wajar dengan pengecualian (WDP/qualified opinion)
- Tidak memberikan pendapat (TMT/disclaimer opinion)
- Tidak wajar (TW/adverse opini)
”Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal di entitas instansi dalam memadai dan tidak terdapat salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan serta secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan sikap,” kata Bayu.
Laporan keuangan tahun 2021 merupakan laporan keuangan tahun ke-7 yang disusun menggunakan basis aktual.
Ia mengatakan, pemerintah menyampaikan pentingnya pemanfaatan informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah dikonsultasikan bersama-sama dengan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), untuk memberikan peta yang lengkap dalam menunjuk menunjukkan anggaran kegiatan yang dapat disinergikan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih sebagaimana amanat presiden untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran.
Sebagai informasi untuk tahun anggaran 2021 sebanyak 500 Pemda dari 542 daerah di Indonesia atau 92,5% menerima opini WTP dari BPK. angka ini meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 yang hanya sekitar 89,507%.
”Raihan opini WTP tahun 2021 untuk seluruh Pemda di wilayah Papua Barat merupakan modal penting dalam transparansi akuntabilitas Penyaluran dana otonomi khusus jilid 2 di Provinsi Papua Barat,” ujarnya.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Papua Barat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus memiliki peran sebagai pendamping kepada Gubernur atas evaluasi rencana rancangan anggaran pelaksanaan rap kabupaten kota.
Penilaian RAP provinsi pembinaan tata kelola Otsus, pendampingan oleh pemerintah pusat, Â pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otsus, serta konfirmasi penyaluran penerimaan dalam rangka Otsus.
”Melalui pengelolaan keuangan yang baik dana Otsus Papua Barat dapat dikelola dengan penuh integritas sehingga memberikan dampak pada pembangunan masyarakat Papua yang seutuhnya Manokwari 12 Oktober 2022 Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Papua Barat bidang akuntansi dan pelaporan keuangan terima kasih,” tegasnya.(tam)
