Saleh Siknun, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, FOTO : Istimewa./papuadalamberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Saleh Siknun, mengatakan, selama melaksanakan masa reses di Kabupaten Fakfak akhir Desember 2019 lalu ditemukan berbagai persoalan yang terkait dengan dengan dunia pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Menurut Saleh Siknun, berbagai persoalan pendidikan yang terkait dengan kewenangan Provinsi Papua Barat, banyak ditemukan di Fakfak termasuk Kaimana dan Bintuni, persoalan tersebut terkait dengan kurangnya fasilitas bangunan ruang kelas, kurang ketersediaan MCK hingga persoalan guru.
“Massa reses DPRD Papua Barat akhir Desemeber 2019, ditemukan beberbagia persoalan pendidikan di Fakfak karena itu beberapa hari lalu telah dilakukan pertemuan dengan 12 Kepala Sekolah di Fakfak untuk membicarakan persoalan pendidikan tingkat SLTA yang terjadi di Fakfak”, tukas Saleh Siknun kepada papuadalamberita.com. di Bandara Torea Fakfak, ketika akan meninggalkan Kota Pala Fakfak.
Dikatakan., dalam melaksanakan masa reses Desemebr 2019 lalu yang dilakukan mulai dari Distrik Karas sampai Distrik Tomage, ada temuan di beberapa sekolah yang terkait dengan kepengurusan berkas berkala kepangkatan guru – guru, dimana dalam kepengurusan berkas berkala kepangkatan tidak tersedianya biaya perjalanan Fakfak – Manokwari.
Sehingga hal ini membenani pihak sekolah dalam kepengursan berkas berkala kepangkatan ke Manokwari dengan biaya perjalanan yang tidak tersedia, selain itu dengan ditariknya kewenangan penanganan SLTA ke Provinsi sehingga yang terjadi adalah Pemerintah Kabupaten maupun Kota tidak bisa melakukan pembangunan penambahan ruang belajar maupun peralatan belajar mengajar di tingkat SLTA
Saleh Siknun Anggota DPRD Papua Barat Ketika Bertemu Dengan 12 Kepala Sekolah Tingkat SLTA di Fakfak Beberapa Hari Lalu Membicakan Masalah Yang Pendidikan di Fakfak. FOTO : Istimewa./papuadalamberita.com.
“Dengan kewenganan penanganan SLTA di tarik ke Provinsi maka ditemukan ada beberapa sekolah yang ruang belajarnya dalam kondisi ruang belajarnya ada tetapi meubelernya tidak ada dan ada juga sekolah SLTA yang siswanya banyak namun ruang kelasnya tidak tersedia”, tukas Anggota DPRD Papua Barat, Saleh Siknun, kepada media online ini.
Selain itu kata, Saleh Siknun, dalam masa resesnya di Fakfak juga ditemukan adanya tunjangan guru untuk daerah terpencil dimana di beberapa Kabupaten ada sekolah yang masih di pinggiran kota mendapatkan tunjangan terpencil sedangkan di Kokas para gurunya tidak mendapatkan tunjangan terpencil termasuk tunjangan penghasilan dimana di daerah lain mendapatkan tunjangan tersebut sedangkan di Fakfak ada yang tidak mendapatkan tunjangan penghasilan
Karena itu, menurut Saleh, yang pertama, untuk menyelesaikan persoalan pengurusan berkas berkala kepangkatan guru di Fakfak, Kaimana maupun di Bintuni, pihaknya akan segera mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat agar segera membentuk UPT Dinas Pendidikan di Kabupaten Fakfak termasuk Kaimana dan Bintuni sehingga untuk kepengurusan berkas berkala kepangkatan dapatdiurus di UPT yang tersedia dibeberapa Kabupaten yang ada di Papua Barat.
“Setelah nanti tiba di Manokwari saya akan membuat laporan reses dan kemudian melakukan hearing dengan OPD terkait guna membahas temuan berbagai persoalan yang ditemukan selama masa reses terhadap SLTA di Fakfak maun di beberapa Kabupaten lain”, tegas Saleh Siknun.(RL 07)
