PAPUADALAMBERITA.COM.JAKARTA – Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ubedillah yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai “beban bangsa”, kami menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap akademis yang objektif, konstruktif, dan berbasis data.
Perlu ditegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden saat ini merupakan hasil pilihan langsung rakyat Indonesia melalui mekanisme demokrasi yang sah dan konstitusional. Oleh karena itu, setiap bentuk delegitimasi terhadap kepemimpinan nasional yang sah berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi dan persatuan bangsa.
Kami mengingatkan agar ruang publik tidak digunakan untuk membangun opini yang cenderung menghakimi tanpa dasar yang kuat. Narasi yang tidak proporsional justru berisiko menjadi bumerang bagi kehidupan kebangsaan dan memperkeruh suasana di tengah upaya pemerintah menjalankan agenda pembangunan nasional.
Dari Papua Barat, kami menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan nasional, khususnya implementasi visi Asta Cita yang diusung oleh pemerintahan Prabowo–Gibran. Kami percaya bahwa pembangunan membutuhkan stabilitas, kolaborasi, dan kepercayaan publik—bukan serangan prematur yang melemahkan.
Jika terdapat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, maka mekanisme demokrasi telah menyediakan ruang evaluasi melalui pemilihan umum berikutnya. Kritik tentu diperlukan, namun harus disampaikan secara konstruktif, berbasis fakta, dan data yang akurat—bukan sekadar opini yang berpotensi menyesatkan publik.
Sebagai seorang akademisi, seyogianya mengedepankan integritas keilmuan. Pernyataan tanpa dasar yang jelas justru mencerminkan kemunduran nalar kritis dan tidak memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
Papua Barat berdiri bersama pemerintah, menjaga stabilitas, dan mendorong kemajuan Indonesia ke depan.(rls)
