PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia (KDPNI) DPR Kabupaten Fakfak menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-16, Senin (29/12/2025).
Meski mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah, Fraksi KDPNI memberikan sejumlah catatan kritis terkait proyeksi penurunan pendapatan daerah dan rendahnya penyerapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pandangannya, Fraksi KDPNI mengungkapkan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.267.283.121.818,00.
Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 6,73% atau sekitar Rp91,48 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp1.358,76 triliun.
Penurunan ini disebabkan oleh merosotnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 7,42%.
Menanggapi hal tersebut, pelapor Fraksi KDPNI, Tommy Hamjah Rumagesan, mendesak Pemerintah Daerah untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan memaksimalkan potensi PAD melalui sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian.
Fraksi KDPNI juga mempertanyakan realisasi belanja tahun 2025 yang hingga saat ini hanya mencapai 81,13%.
Secara khusus, juru bicara fraksi KDPNI, Tommy Hamjah Rumagesan, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa OPD teknis, antara lain: Dinas Perikanan dan Kelautan: 54,23%, Inspektorat Kabupaten : 57,87%, Bappeda dan Litbang: 58,88% , Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): 64,93%
”Kami mohon penjelasan lebih lanjut, apakah hal ini dikarenakan kegiatan yang belum dilakukan penagihan 100% ataukah terdapat program yang memang tidak dapat dilaksanakan,” ujar pelapor fraksi dalam sidang tersebut.
Terkait tema pembangunan 2026 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan kearifan lokal, Fraksi KDPNI meminta eksekutif merincikan implementasi dari 9 program unggulan dan 32 program kerja yang direncanakan.
Selain itu, fraksi memberikan perhatian khusus pada program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah. Mengingat program ini sempat memicu polemik pada tahun 2025, Fraksi KDPNI meminta kejelasan mengenai proyeksi eksekusi dan kesiapan implementasi untuk tahun 2026 agar tidak terjadi kendala serupa.
Fraksi KDPNI menilai RAPBD 2026 sudah cukup visioner, namun menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah penurunan pendapatan daerah demi memastikan kesejahteraan masyarakat tetap merata.
Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRK Fakfak, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak. (Enrico Letsoin)
