Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, George Dedaida. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, mendesak pemerintah... Fraksi Otsus Papua Barat Desak Presiden Bentuk Badan Pengawas Otsus

Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, George Dedaida. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, mendesak pemerintah pusat membentuk lembaga pengawas implementasi Otsus di Papua Barat. Lembaga ini, diharapkan langsung berada di bawah presiden agar pengawasan bisa lebih maksimal.

Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR PB, George Dedaida menegaskan salah satu penyebab belum maksimalnya pelaksanaan otsus di Papua Barat adalah minimnya pengawasan. Baik oleh pemerintah, legislatif maupun aparat penegak hukum lainnya.

“Itu makanya, meski dana yang dikucurkan pemerintah banyak, namun faktanya kita bisa lihat sampai sekarang. Kunci kalau mau otsus itu berjalan maksimal, maka pengawasan harus ditingkatkan. Kami dari Fraksi Otsus, sudah berkomitmen, bahwa di periode ini, kami akan secara maksimal mengawasi implementasi otsus,” tegas George kepada papuadalamberita.com usai mengikuti Seminar Awal  Kajian Sinergitas Lembaga Pengelola Otsus, Senin (30/11).

“Mengapa kami minta di bawah presiden, supaya kerja lembaga ini langsung diawasi oleh presiden. Sebab kalau di bawah pemerintah daerah, akan sama saja hasilnya,” sambung George.

Selain pembentukan lembaga, Fraksi Otsus, menurut George akan menginisiasi adanya pertemuan rutin tiga pilar Otonomi Khusus, yakni DPR PB, MRP PB dan gubernur. Ketiga lembaga ini, menurut dia, harus duduk bersama dan bertukar pikiran guna menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut hak hidup Orang Asli Papua.

“Tiga pilar ini harus duduk bersama. Kemudian kita inventarisir masalah-masalah apa saja yang butuh segera ditangani. Kita tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri dengan ego sektoral. Sebab sekian ribu orang Papua yang ada di tanah ini, menanti kebijakan yang tepat untuk mereka. Kalau kita hanya bicara tanpa ada pelaksanaan di lapangan, kasihan masyarakat kita,” ujar Sekretaris LMA Papua Barat ini.

Ke depan, Fraksi Otsus, lanjut George akan tegas mengawasi program atau kebijakan pemerintah. Terutama yang menyangkut hak-hak dasar Orang Asli Papua. “Bila perlu, kami akan panggil SKPD-SKPD yang tidak bekerja secara maksimal. Kewenangan kami, diatur secara jelas dalam Undang-Undang Otsus. Bahwa dewan, berwenang memanggil dan meminta klarifikasi terkait kebijakan yang dilaksanakan eksekutif. Dan akan kami pakai itu. Kami sudah diberi mandat oleh masyarakat, kami akan maksimalkan itu,” tutup George.(tam)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *