Di atas tanah yang menjanjikan kemegahan dan wibawa, tempat para pemimpin berkantor dan kekuasaan negara dibangun megah, Gedung DPR Papua Barat justru berdiri dalam kesepian yang memilukan. Sejak hangus dibakar massa pada 19 Agustus 2019, gedung parlemen itu kehilangan rumahnya. Tak ada aula megah, tak ada ruang sidang yang layak, apalagi lambang kehormatan bagi para wakil rakyat. Di tengah gemerlap Arfai, gedung DPR itu tak lebih dari penumpang di rumah sendiri, terlupakan di antara bangunan megah yang menjulang.
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWAR-Di sebuah kawasan dibalut angin laut dan sejuknya perbukitan Distrik Manokwari Selatan, berdirilah bangunan pemerintahan yang mencerminkan wajah resmi Provinsi Papua Barat.
Di Arfai, tepatnya di Jalan Brigjen TNI Abraham Octavianus Atururi, deretan gedung ini seolah menjadi simbol kekuasaan dan harapan akan pemerintahan yang kokoh dan bermartabat.
Empat di antaranya adalah istana-istana sipil milik Pemerintah Provinsi Papua Barat: Kantor Gubernur, Kantor Pengadilan Tinggi (sementara pemabngunan), Kantor Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (dalam tahapan pembangunan).
Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Arfai Manokwari. FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
Sementara dua markas lainnya adalah benteng kekuatan negara: Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat. Semuanya, kecuali satu, tampak megah, kokoh, dan dirancang untuk mencerminkan wibawa institusi negara.
Namun di tengah barisan keagungan itu, ada satu bangunan yang menjadi catatan pilu: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat.
Ironisnya, lembaga yang menyuarakan suara rakyat justru tidak memiliki rumah layak untuk berkantor.
Gedung Kepolisian Daerah Papua Barat. FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA
Gedung DPR Papua Barat saat ini tidak ada, tetapi ada Sekretariat DPR, itu juga bangunan pinjaman, menumpang di salah satu aset milik pemerintah provinsi, tanpa aula, tanpa ruang rapat, tanpa kemegahan yang selayaknya dimiliki para wakil rakyat.
Gedung DPR yang lama, yang dahulu berada di Jalan Siliwangi, telah lenyap dalam amarah massa pada 19 Agustus 2019, saat gelombang demonstrasi besar mengguncang Manokwari dan kota-kota lain di Tanah Papua.
Sejak itu, para anggota dewan bagai kehilangan tempat pulang. Sidang-sidang penting pun berpindah dari satu hotel ke hotel lainnya, seolah lembaga legislatif hanya menumpang hidup di antara bangunan megah milik eksekutif dan yudikatif.
Kodam XVIII/Trikora di Arfai Manokwari. FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA
Berbeda dengan itu, Kodam XVIII/Kasuari dan Polda Papua Barat dibangun di atas lahan luas dengan rancangan yang matang. Fasilitasnya lengkap: dari lapangan upacara, rumah dinas, barak perwira hingga ruang olahraga yang modern. Bahkan, Kodam memiliki fasilitas gym yang setara dengan milik institusi militer di kota-kota besar.
Sementara itu, dua gedung sipil lainnya, Kantor Pengadilan Tinggi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, meski masih dalam tahap pembangunan, telah menunjukkan keseriusan desain dan daya dukung infrastruktur yang menjanjikan megah, wow.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat di Arfai Manokwari dalam tahap penyelsesaiaan pembangunan. FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA
Ketika rampung, keduanya dipastikan akan menjadi lambang kemajuan baru dalam sistem peradilan dan keuangan di Papua Barat.
Sayangnya, di antara enam bangunan yang berdiri di kawasan Arfai hingga ke Maripi ini, Gedung DPR Papua Barat tetap menjadi pengingat yang sunyi: Bahwa di tengah pembangunan fisik yang megah, masih ada ruang demokrasi yang tertinggal.
Wakil rakyat, dalam keterbatasan ruangnya, tetap memikul tanggung jawab besar atas masa depan rakyat Papua Barat.
Di tanah yang menjanjikan kemajuan, semoga suatu hari nanti, suara rakyat juga mendapat rumah yang layak, bukan sekadar tumpangan, tetapi gedung bermartabat yang mewakili kehendak dan harapan orang banyak.(rustam madubun)
Pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat di Arfai Manokwari. FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA
