PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya serta mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terlibat dalam aksi pemalangan jabatan di lingkungan pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Dominggus Mandacan saat memberikan amanat dalam ibadah ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (16/3/2026).
Menurut dia, perilaku seorang pemimpin selalu menjadi perhatian staf yang dipimpinnya. Karena itu, pemimpin harus menunjukkan sikap yang lurus dan konsisten dalam menjalankan tugas.
“Kalau pemimpin berjalan lurus, maka staf juga akan berjalan lurus. Tetapi kalau pemimpin berjalan ke kiri dan ke kanan, bawahan pasti ikut. Karena itu pemimpin harus menjadi teladan,” ujar Dominggus.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesetiaan dalam menjalankan pekerjaan, sekecil apa pun tanggung jawab yang diberikan. Menurutnya, kesetiaan dalam tugas kecil akan membuka jalan bagi tanggung jawab yang lebih besar.
“Kalau kita setia dalam pekerjaan kecil, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar. Kalau setia dalam jabatan kecil, Tuhan akan memberikan jabatan yang lebih besar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dominggus juga mengutip kisah panggilan Nabi Jeremiah yang dipanggil Tuhan saat masih muda. Awalnya Yeremia merasa tidak mampu menjadi pemimpin dan tidak pandai berbicara. Namun Tuhan menguatkan dan menegaskan bahwa sejak dalam kandungan ia telah dipersiapkan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Menurut Dominggus, kepemimpinan tidak hanya ada dalam pemerintahan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemimpin adat, pemimpin lembaga, pemimpin keagamaan, kepala keluarga hingga ketua RT dan RW.
“Semua itu adalah pemimpin. Jadi kepemimpinan ada di mana-mana,” ujarnya.
Gubernur juga menyinggung dinamika yang sering muncul dalam proses pengangkatan jabatan. Ia mengingatkan agar masyarakat maupun aparatur tidak melakukan aksi pemalangan ketika terjadi pelantikan pejabat.
Menurutnya, tindakan tersebut justru dapat memicu konflik dan mengganggu pelayanan pemerintahan.
“Kalau dulu kita pernah memalang, ketika nanti kita jadi pemimpin bisa saja bawahan melakukan hal yang sama kepada kita,” kata Dominggus.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memprovokasi masyarakat dengan memberikan minuman keras yang berujung pada keributan di kantor pemerintahan.
“Kalau terjadi benturan dan ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Orang yang memprovokasi dan memberi minuman kepada masyarakat itulah yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.(rustam madubun)
