PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah, menyusul pelantikan Wakil Ketua III DPR Papua Barat sisa masa jabatan 2024–2029.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat dengan agenda Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026 serta pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Wakil Ketua III DPR Papua Barat, yang digelar di Ball Room Hotel Aston Manokwari, Senin (2/3/2026).
Menurut Gubernur, pembukaan Masa Sidang I memiliki arti strategis karena menjadi awal bagi pimpinan dan anggota DPR Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal.
“Ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada Orang Asli Papua,” ujar Dominggus.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat memandang DPR sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi, komunikasi konstruktif, dan komitmen bersama menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik di bidang pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, lanjutnya, pemerintah daerah berkomitmen mendorong percepatan pembangunan berbasis otonomi khusus dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan tepat sasaran.
“Kami sangat mengharapkan dukungan DPR Papua Barat dalam pembahasan berbagai agenda strategis daerah, termasuk kebijakan anggaran dan peraturan daerah yang pro-rakyat,” tegasnya.
Secara khusus, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada Frids Bernard Indouw yang resmi diambil sumpah/janjinya dan dilantik sebagai Wakil Ketua III DPR Papua Barat.
“Jabatan ini merupakan amanah besar dan bentuk kepercayaan rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi yang tinggi,” katanya.
Ia menilai pelantikan tersebut bukan hanya bermakna administratif dan politis, tetapi juga strategis dalam memperkuat kinerja kelembagaan DPR Papua Barat, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta menjaga dinamika demokrasi daerah.
Dalam sisa masa jabatan 2024–2029, Gubernur mengingatkan bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks. Karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan Orang Asli Papua, penguatan otonomi khusus, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Saya berharap sumpah dan janji yang telah diucapkan hari ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara, rakyat, dan Tuhan Yang Maha Esa,” tandasnya.
Gubernur juga menyampaikan selamat melaksanakan Masa Sidang I DPR Papua Barat Tahun 2026, seraya berharap seluruh pimpinan dan anggota dewan diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pengabdian membangun Papua Barat.(rustam madubun)
