PAPUADALAMBERITA.COM – Manokwari – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 yang telah diserahkan, serta mempercepat proses tender proyek dan pembayaran gaji tenaga honorer.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memimpin apel gabungan ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat, Senin (1/3/2026), di Kantor Gubernur Papua Barat.
Menurut Dominggus, DPA telah diserahkan sejak awal Februari sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk proses tender proyek melalui Kelompok Kerja (Pokja).
“DPA sudah diserahkan, segera tindak lanjuti. Proyek-proyek yang ada di OPD segera dilaksanakan tender-tendernya. Pokja sampai saat ini saya belum lihat, itu juga segera SK-kan Pokja-Pokjanya supaya cepat jalan,” tegasnya.
Ia mengingatkan pengalaman tahun 2025 lalu, di mana keterlambatan pelaksanaan kegiatan berdampak pada rendahnya penyerapan APBD di akhir tahun anggaran.
“Kita berangkat dari pengalaman 2025 kemarin, kita terlambat. Akhir tahun penyerapan APBD juga tidak maksimal. Pengalaman itu jangan terulang lagi di tahun 2026,” ujarnya.
Selain menyoroti percepatan pelaksanaan proyek, Gubernur juga menegaskan persoalan pembayaran tenaga honorer di lingkungan Pemprov Papua Barat. Ia menyebutkan bahwa anggaran untuk honorer telah dialokasikan dalam APBD 2026 selama enam bulan, terhitung Januari hingga Juni.
“Terkait honorer, kita sudah anggarkan dalam APBD 2026 itu enam bulan. Berarti dari Januari sampai Juni itu uangnya sudah ada. Jangan ada OPD yang bilang tidak ada uang,” tegasnya.
Dalam apel tersebut, Gubernur bahkan menanyakan langsung kepada para honorer yang hadir apakah masih ada yang belum menerima gaji sejak Januari. Sejumlah honorer mengaku masih ada yang belum dibayarkan.
“Saya dengar banyak yang belum dibayar. Dananya sudah dianggarkan enam bulan. Jadi tidak ada OPD yang keberatan bilang tidak ada uang. Segera dicairkan dan bayar gaji honorer,” perintah Dominggus.
Ia menambahkan, setelah enam bulan pertama, para honorer yang telah diangkat sesuai ketentuan akan menerima gaji sebagaimana diatur, dan anggarannya pun telah disiapkan dalam APBD.
Gubernur berharap seluruh pimpinan OPD serius menjalankan arahan tersebut demi menjaga disiplin anggaran, meningkatkan penyerapan APBD, serta memastikan hak-hak tenaga honorer terpenuhi tepat waktu.(rustam madubun)
