PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., menyatakan optimisme tinggi dalam menjalankan program pembangunan di Papua Barat meskipun adanya kebijakan efisiensi anggaran yang terkandung dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Ia percaya bahwa meskipun terbatasnya anggaran, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
“Dengan efisiensi anggaran, kita tetap optimis dan yakin. Banyak jalan menuju Roma. Kami tetap berusaha dan akan berbicara dengan Presiden,” ujar Gubernur Dominggus Mandacan saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (10/3/2025).
Menurut Gubernur Dominggus, para gubernur di wilayah Papua telah membentuk sebuah asosiasi untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.
Provinsi Papua Tengah terpilih menjadi Ketua Asosiasi Gubernur se-Papua. Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, para gubernur akan menyampaikan berbagai harapan masyarakat Papua terkait pembangunan, dengan mengedepankan prinsip Indonesia Cerdas, Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
“Kita akan segera duduk bersama, meminta waktu dengan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan visi misi, serta apa yang menjadi harapan masyarakat Papua,” jelas Gubernur.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, membuat beberapa program strategis terancam tertunda.
Ia mengungkapkan pentingnya membahas lebih lanjut alokasi anggaran untuk daerah, terutama yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang semuanya mengalami pemotongan.
Hanya Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi tersebut.
“Dengan adanya efisiensi anggaran ini, kami perlu mendiskusikan kembali beberapa program yang seharusnya kami jalankan, terutama terkait dana Otsus,” ungkapnya.
Gubernur juga menekankan bahwa meskipun pemotongan anggaran terjadi, perlu ada pengukuran kemampuan daerah untuk menjalankan program-program tersebut.
Ia berharap, dengan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, dana Otsus dapat dikembalikan dan tidak mengalami pemotongan lebih lanjut.
“Dengan efisiensi anggaran, kami harus bisa mengukur kemampuan keuangan daerah, mana program yang bisa dijawab, dan mana yang tidak bisa kami laksanakan. Kami akan sampaikan ini kepada Presiden, agar ada pemahaman yang jelas mengenai situasi dan kebutuhan di Papua Barat,” tambahnya.
Pemerintah Papua Barat, lanjutnya, tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Sebagai langkah lanjutan, ia berharap pertemuan dengan Presiden bisa menghasilkan solusi konkret terkait alokasi anggaran yang lebih baik untuk Papua Barat.
Gubernur Dominggus juga menyampaikan harapannya agar pemotongan anggaran dapat dijalankan secara efisien dan tepat sasaran, sehingga tetap dapat mencapai tujuan pembangunan yang maksimal meskipun ada pembatasan dana.(rustam madubun)
