PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Gubernur Dominggus Mandacan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPR Papua Barat, Selasa (15/4/2026).
Rapat berlangsung di Ballroom Aston Niu Hotel dan merupakan bagian dari masa persidangan I tahun 2026 DPR Papua Barat, sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I Petrus Makbon, didampingi Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III DPR Papua Barat.
Dalam sambutannya, Mandacan menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“LKPJ disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Gubernur mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah Papua Barat tahun 2025 masih berada di bawah target.
Pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp3,37 triliun atau 92,93 persen dari target Rp3,63 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dan dana tambahan infrastruktur mencapai Rp2,88 triliun atau 94,86 persen dari target.
Adapun pendapatan lain-lain yang sah, termasuk hibah, hampir mencapai target dengan realisasi 99,85 persen.
Namun demikian, Mandacan menegaskan bahwa seluruh angka tersebut masih bersifat sementara karena belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
“Angka-angka ini masih unaudited dan berpotensi mengalami perubahan setelah pemeriksaan BPK,” katanya.
Dari sisi belanja, realisasi belanja operasional mencapai Rp1,77 triliun atau 81,43 persen dari anggaran. Sementara belanja modal terealisasi 92,06 persen.
Belanja tak terduga tercatat sebesar 70,44 persen, dan belanja transfer mencapai 97,48 persen dari target.
Mandacan menjelaskan, penggunaan anggaran difokuskan pada empat agenda prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan seperti pertanian dan kelautan, pemantapan daya saing daerah, serta mewujudkan Papua Barat yang aman dan sejahtera.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga melakukan perubahan APBD 2025 akibat dinamika ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat.
Pendapatan daerah dalam APBD perubahan ditargetkan meningkat menjadi Rp3,50 triliun. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami kenaikan menjadi Rp3,83 triliun.
Kenaikan belanja terutama terjadi pada belanja operasional, sedangkan belanja modal mengalami penurunan.
Dalam laporan tersebut, pemerintah juga memaparkan capaian di sektor pelayanan dasar.
Di bidang pendidikan, partisipasi anak usia 16–18 tahun dalam pendidikan menengah masih rendah, yakni 1,54 persen.
Di sektor kesehatan, rasio daya tampung rumah sakit rujukan mencapai 2,02 persen dari total penduduk, sementara pelayanan kesehatan pada kondisi krisis mencapai 100 persen.
Adapun di sektor sosial, pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar baru mencapai sekitar 8,73 persen.
Sementara itu, kondisi infrastruktur menunjukkan 71,43 persen jaringan irigasi dalam kondisi baik dan tingkat kemantapan jalan provinsi sebesar 41,76 persen.
Mandacan juga melaporkan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dengan total anggaran Rp26,36 miliar.
Realisasinya mencapai Rp21,04 miliar atau 79,08 persen, yang dilaksanakan melalui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Menutup penyampaiannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Barat atas dukungan dan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujar Mandacan.
Rapat paripurna penyampaian LKPJ tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para kepala biro dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. (rustam madubun)
