Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga memeriksa apel gelar pasukan Operasi Ketupat Mansinam 2023 di Polda Papua Barat. FOTO: RUSTAM MADUBUN. PAPUADALAMBERITA.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang, SH MH menyampaikan bahwa pengamanan tahun 2023 harus lebih baik bagi bagi pemudik dan balik dalam masa liburan panjang idul fitri 2023.
Baca juga: Kapolda Papua Barat Sampaikan 6 Pesan Penting Kapolri di Operasi Ketupat Mansinam 2023
‘’Diketahui, bahwa kerja keras bersama pada pengamanan mudik lebaran tahun lalu 2022 mendapatkan apresiasi dari masyarakat.,’’ ujar Kapolda pada apel gelar pasukan Operasi Ketupat Mansinam 2023 di Polda Papua Barat, Senin (17/4/2023).
Menurut Kapolda yang membacakan sambutan tertulis Kapolri itu, bahwa Berdasarkan Survei Indikator periode 5 sampai dengan 10 Mei 2022, terdapat 73,8% masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2022.
‘’Penilaian positif tersebut harus menjadi pemacu semangat, sehingga pengamanan mudik tahun 2023 mampu dilaksanakan lebih baik,’’ pesan Kapolda.
Terlebih lagi Kemenhub RI memperkirakan potensi pergerakan masyarakat akan mengalami peningkatan dari 85,5 juta orang pada tahun 2022, menjadi 123,8 juta orang pada tahun 2023 atau meningkat 44,8%.
Berkaitan dengan hal tersebut Presiden Joko Widodo menekankan bahwa, “Hati- hati, tahun ini ada lompatan besar masyarakat yang mudik.
Dari 86 juta ke 123 juta dari survei. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45 persen. Ini harus dihitung dan dikalkulasi dengan baik”.
Oleh sebab itu, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan secara lebih optimal, melalui Operasi Terpusat dengan sandi “Ketupat 2023” selama 14 (empat belas) hari sejak 18 April s.d. 1 Mei 2023.
Operasi ini telah diawali dengan KRYD tanggal 10 s.d. 16 April 2023 dan akan dilanjutkan pasca operasi tanggal 2 sampai 9 Mei 2023.
‘’Operasi Ketupat 2023 melibatkan 148.261 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka dan Mitra Kamtibmas lainnya.
Untuk memastikan operasi berjalan dengan optimal, Polri akan membagi 5 wilayah pengendalian utama di Pulau Sumatera – Jawa dan pengendalian secara kewilayahan di Polda lainnya dengan menjadikan NTMC Polri sebagai posko operasi terpusat.
‘’Posko tersebut didukung oleh berbagai kemampuan, sehingga setiap perkembangan situasi di lapangan bisa termonitor secara real time,’’ ujarnya.
Kemudian sebagai tindak lanjut analisa dan evaluasi mudik tahun 2022, maka telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pengaturan lalu lintas jalan, serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran Tahun 2023/ 1444 H.
SKB tersebut berisi tentang pembatasan operasional angkutan barang, sistem one way dan contra flow, pengaturan penyeberangan, serta pengaturan penundaan perjalanan (delaying system) pada pelabuhan Merak dan Ciwandan.(tam)
