PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Markus Lukas Sabarofek, S.Sos., M.A, menegaskan bahwa di era modernisasi dan transformasi, pemerintah tidak dapat membendung masuknya investasi di sektor transportasi selama memenuhi aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Menurut Markus, sebagai institusi pelayanan publik, pemerintah wajib memberikan kemudahan kepada siapa pun yang datang berinvestasi demi meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ini pelayan masyarakat. Selama investor memenuhi syarat SOP, aturan, dan undang-undang yang mengikutinya, maka pemerintah wajib memberikan kemudahan,” ujarnya.
Terkait dinamika dan konflik antara angkutan Hilux dan operator TransNusa yang sempat memicu aksi protes, Markus memastikan persoalan tersebut telah diselesaikan secara internal melalui koordinasi lintas instansi.
“Saya sudah dua kali bertemu mereka, dan kemarin itu sudah final. Kedua belah pihak sudah saling menerima, bahkan sudah saling berjabat tangan. Artinya, masalah ini sudah selesai,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyelesaian konflik dilakukan melalui diskusi panjang yang melibatkan Dinas Perhubungan, Polda Papua Barat, Polres, serta Brimob. Kesepakatan bersama pun telah ditetapkan dan bersifat final.
Dalam kesepakatan tersebut, operasional TransNusa dibatasi sementara tiga kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa, Kamis, dan Jumat, dengan tarif yang disepakati sama. Jumlah penumpang juga dibatasi maksimal lima orang mengingat kapasitas kendaraan yang besar.
“Mereka sepakat tetap berjalan bersama dengan batasan-batasan yang sudah disepakati,” kata Markus.
Ke depan, Dinas Perhubungan Papua Barat juga akan menata sistem terminal agar lebih tertib. Seluruh armada angkutan, termasuk TransNusa, Hilux, Damri, dan angkutan lainnya, akan diarahkan masuk ke terminal resmi yang dilengkapi loket.
“Kita akan siapkan loket resmi seperti di kota-kota besar. Untuk sementara, tidak ada armada lain yang masuk sebelum semuanya tertata,” ujarnya.
Markus menambahkan, pemerintah juga berencana membentuk kelembagaan melalui Organisasi Angkutan Darat (Organda) atau koperasi sebagai payung pengelolaan transportasi agar lebih terstruktur, termasuk sistem seperti taksi bandara.
Ia juga menyoroti kontribusi angkutan terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, TransNusa sudah memberikan kontribusi melalui pembelian loket tiket yang sebagian hasilnya masuk ke kas daerah, sementara kontribusi dari angkutan Hilux belum dirasakan secara langsung.
“Mereka menggunakan infrastruktur yang dibangun pemerintah dari pajak daerah. Ke depan, semua harus tertib dan memberikan kontribusi bagi daerah,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah tetap melarang kendaraan dari luar daerah beroperasi bebas di Papua Barat karena pajak kendaraan tersebut dibayarkan di daerah asal.
“Kita ingin semua terintegrasi, tertib, dan memberi manfaat kembali ke Papua Barat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Markus menyampaikan bahwa penataan terminal di Bintuni juga menjadi prioritas. Meski sempat terkendala anggaran, pemerintah menargetkan tahun ini seluruh angkutan wajib masuk terminal, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.
“Kita sedang beradaptasi dengan perubahan zaman. Dunia berubah, dan pemerintah harus menata agar pembangunan dan pelayanan berjalan seimbang,” pungkasnya.(rustam madubun)
