Papua Barat

KASN Jawab Nasib Delapan ASN Nonjob, Bupati Fakfak : Kami Akan Laksanakan Rekomendasi Tersebut

109
×

KASN Jawab Nasib Delapan ASN Nonjob, Bupati Fakfak : Kami Akan Laksanakan Rekomendasi Tersebut

Sebarkan artikel ini

Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara. FOTO : Istimewa./PAPUADALAMBERITA.COM.  

Bupati Fakfak Untung Tamsil, S.Sos, M.Si. FOTO : RICO LET’s./PAPUADALAMBERITA.COM. 

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Ternyata Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menjawab pengaduan 8 ASN yang dinonjobkan Bupati Fakfak pada 18 Mei 2021 lalu.

Pengaduan 8 ASN di Fakfak tersebut telah dijawab KASN dalam surat rekomendasinya tertanggal 24 Juni 2021 dengan nomor  : R- 2193 /KASN/6/2021 2021 yang ditandatangai  Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto M.D.A,

Dalam surat tersebut, KASN menilai Bupati Fakfak selaku pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Fakfak  melakukan pergantian pejabat kurang dari 6 bulan setelah dilantik pada 26 April 202,  bahkan dalam pergantian 8 pejabat ASN tersebut tanpa meminta persetujuan tertulis dari Mentri Dalam Negeri.

Bukan itu saja, diduga alasan pergantian 8 pejabat, dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020. Dalam kenyataannya, para pejabat yang diberhentikan dari jabatan tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang ditudingkan.

Selain itu, dalam pemberhentian atau pembebasan dari jabatan tersebut belum dilakukan proses pemanggilan, maupun pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Disiplin PNS yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Karena itu dalam surat tersebut yang ditanda tangani Ketua KASN  Prof. Agus Pramusinto M.D.A, merekomendasikan Bupati Fakfak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar :

  1. Meninjau kembali pembebasan dari jabatan serta mengembalikan para pegawai negeri sipil berikut, sebanyak 8 (delapan) orang ke jabatan semula, yaitu: a. Sdr. Mujusam Uswanas (NIP 19681028 199610 2 001),b. Sdr. Erwin C.D. Sahetapy (NIP 19740919 199903 1 008), c. Sdr. Richard R.F. Kabes (NIP 19720510 200111 1 002), d. Sdr. Muhamad Taufiq (NIP 19880416 200701 1 002), e. Sdr. Christian J. Ubra (NIP 19780601 200605 1 002), f. Sdr. Jubaedah Husein (NIP 19800601 200605 2 004), g. Sdr. Musa Mozes (NIP 19690611 199203 1 008), h. Sdr. Saidali La Ali (NIP 19870129 200701 1 001).
  2. Melakukan proses pemeriksaan atas pegawai negeri sipil tersebut di atas, sebanyak 8 (delapan) orang yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dengan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka harus dikenakan hukuman disiplin terhadap pegawai yang bersangkutan, disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut.
  3. Meminta persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur Papua Barat apabila akan melakukan pembebasan dari jabatan dan mutasi terhadap 8 (delapan) orang pegawai negeri sipil tersebut di atas.

Selain itu dalam surat tersebut juga KASN berharap agar rekomendasi tersebut di atas dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat ini diterima dan dilaporkan tindaklanjutnya secara tertulis kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam kesempatan pertama.

Terkait dengan surat KSN  tersebut, Bupati Fakfak, Untung Tamsil, S.Sos, M.Si, yang dikonfirmasi papuadalamberita.com. Jumat (16/7/2021) didepan Kantor Bupati Fakfak, membenarkan, surat KASN tersebut.

Bahkan menurutnya, tidak ada masalah dengan surat KASN yang merekomendasikan pengembalian 8 pejabat tersebut ke jabatan sebelumnya, namun saat ini pihaknya telah membalas surat tersebut ke KASN.

“Tidak ada masalah dengan surat rekoemndasi KASN tersebut nanti kita kembalikan mereka namun saat ini kita sudah membalas surat KASN tersebut jd sabar saja”, tutur Bupati Fakfak Untung Tamsil, S.Sos, M.Si, dengan wajah tersenyum.

Lebih lanjut menurut orang nomor satu di Fakfak, kalau untuk 2 pejabat eselon II yang dinonjobkan tersebut pasti akan dikembalikan ke jabatan sebelumnya (Kepala BKPSDM dan Kadis Kelautan dan Perikanan) tetapi kalau untuk 6 pejabat lainnya itu bisa ditempatkan pada jabatan yang lain.

Bupati Fakfak Untung Tamsil, S.Sos, M.Si, juga mengakui kalau pergeseran pejabat ASN yang dilakukannya pada 18 Mei 2021 terlalu cepat dan belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri.

“Pergeseran itu memang terlalu cepat dan belum ada persetujuan tertulis dari Kemendagri sehingga KSN meminta untuk mengembalikan mereka”, tutup Bupati Fakfak Untung Tamsil  kepada media online ini didepan kantor Bupati Fakfak.(RL 07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *