Post Views: 46 Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Watyerpauw serta sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemda Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: TIM MEDIA GUBERNUR... Ke Wakil Menteri Dalam Negeri Paulus Waterpauw Paparkan Ini, Juga Minta Kementrian Tinjau Ulang DAU Papua Barat

Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Watyerpauw serta sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemda Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: TIM MEDIA GUBERNUR PAPUA BARAT.

PAPUADALAMBERITA.COM. JAKARTA – Dampak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya berimplikasi pada pendanaan program dan kegiatan APBD Papua Barat.

Hal ini menjadi poin penting Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, MSi sampaikan pada rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, SH, MH, Selasa (24/1/2023) yang berlangsung di ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan dihadiri pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Kepegawaian Negara.

Penjabat Gubernur menyampaikan kondisi keuangan, kepegawaian, dan isu-isu lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai dampak dari pembentukan satu Daerah Otonomi Baru (DOB).

Seperti halnya sisi kepegawaian, dari 5000-an ASN sebagaimana lebih dari 50 persen di antaranya mesti pindah ke Papua Barat Daya.  Akan tetapi yang terealisir pindah baru 99 orang.

Sementara itu, belum berfungsinya DPR Papua Barat Daya, menyebabkan anggota DPR dari Dapil (Daerah Pemilihan) Papua Barat Daya hingga kini masih dalam naungan Provinsi Papua Barat.

Hal ini membuat Kementerian Keuangan meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat membuat Rancangan Anggaran Belanja dari enam kabupaten di Papua Barat Daya.

Kondisi ini tentu membuat tergerusnya pikiran dan tenaga perangkat Pemerintahan Provinsi Papua Barat, karena mesti juga memikirkan masalah klasik seperti stunting, busung lapar, dan  kemiskinan ekstrem dengan anggaran yang minim sebagai dampak pemekaran wilayah.

Karenanya, Penjabat Gubernur Waterpauw meminta agar kementerian terkait menimbang dan meninjau kembali Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadi strategis agar bisa menunjang pergerakan pembangunan.

“Tentu Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, dan apapun keputusan dari Pemerintah Pusat, sebagai Pejabat Gubernur saya mengatakan akan menerima, menghormati, dan loyal,” terangnya.

Poin yang dipaparkan mendapat apresiasi Wakil Mendagri, dan akan membawa permasalahan ini kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Selain itu tentunya melakukan koordinasi dengan Kementerian lain terkait.(tim media pj guebernur papua barat)

Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Watyerpauw bersama Wakil Menteri Dalam Negeri . PAPUADALAMBERITA. FOTO: TIM MEDIA GUBERNUR PAPUA BARAT.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!