![](http://papuadalamberita.com/wp-content/uploads/2019/05/IMG_20190503_101122.jpg)
PAPUDALAMBERITA.COM.
MANOKWARI – Kementerian Perdagangan memastikan
stok sejumlah bahan kebutuhan pokok di Provinsi Papua Barat dalam kondisi aman
hingga lima bulan ke depan.
“Dari hasil pemantauan dan laporan dari para pemangku kepentingan, kita
lihat stok bahan pokok utama seperti beras, minyak, dan gula cukup. Meskipun
ada beberapa kebutuhan lainnya yang mengalami kenaikan harga,” kata Staf
Ahli Bidang Pengamanan Pasar Kementerian Perdagangan Sutriono Edi di Manokwari,
Papua Barat, Jumat.
Menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Kemendag menggelar
rapat koordinasi daerah (rakorda) tentang ketahanan stok dan harga bahan pokok
di Papua Barat.
Rakorda yang diselenggarakan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut
dihadiri perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota.
Sebelum rakorda digelar, Kemendag bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Papua Barat melaksanakan pemantauan bahan pokok di Manokwari. Selain pasar
tradisional, pemantauan juga dilaksanakan di distributor barang serta gudang
Bulog.
Pada rakor tersebut, Edi berharap seluruh instansi bekerja sama menjalankan
kebijakan mengenai harga eceran tertinggi (HET) beras. Pemantauan rutin harus
dilakukan baik di pasar rakyat, toko modern, dan tempat penjualan eceran.
Ia menyebutkan, sudah ada peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
Menurutnya, ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas
harga beras. Perlu koridor hukum yang jelas agar para pelaku usaha dapat
melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan.
“Jika para pelaku usaha kedapatan melakukan penimbunan atau hal-hal yang
melanggar regulasi, tentu nanti kami akan bersinergi dengan pemda atau
instansi setempat untuk melakukan teguran bahkan sampai pencabutan ijin
usaha,” tegas Edi.
Pemantauan harga dilakukan di Pasar Wosi. Dalam pemantauan tersebut, harga
diketahui stabil dan pasokan aman.
Rakor di Manokwari dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohamad
Lakotani dan dihadiri para pemangku kepentingan antara lain Satgas Pangan,
Bulog, Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi
perdagangan seluruh kabupaten di Papua Barat, instansi daerah terkait, agen
distributor, dan pelaku usaha.(antara/pdb)