Dimas Aldy Ramadhan, ASN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Fakfak. PAPUADALAMBERITA.COM. FOTO : ISTIMEWA.
PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan sebagai shock absorber yang sangat penting dalam menghadapi guncangan perekonomian global, baik yang disebabkan oleh pandemi maupun dari sisi geopolitik dan tantangan perekonomian global lainnya. Selain sebagai shock absorber bagi perekonomian nasional, APBN diharapkan juga dapat memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dari pusat sampai ke daerah.
Sejalan dengan salah satu fungsi APBN yakni fungsi stabilisasi, APBN diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan di kota-kota besar, melainkan juga hadir melalui pembangunan di daerah khususnya wilayah timur Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa tantangan pembangunan di Indonesia Timur adalah minimnya akses prasarana, ketertinggalan sumber daya pendidikan serta biaya yang cukup mahal. Hal ini telah menjadi atensi yang cukup penting bagi pemerintah. Pemerintah berkomitmen sangat tinggi dalam hal pemerataan pembangunan khususnya di wilayah timur Indonesia melalui fungsi-fungsi instansi vertikal pada Kementerian dan Lembaga. KPPN Fakfak hadir sebagai Kuasa BUN di Daerah khususnya di Provinsi Papua Barat dengan 2 wilayah kerja yakni Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Tahun ini, KPPN Fakfak memiliki 56 satuan kerja dengan berbagai tugas dan fungsi masing-masing. Dana APBN yang dikelola pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3,30 Triliun yang naik 129% dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp1,44 Triliun. Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong akselerasi belanja pemerintah pusat di daerah.
Dana APBN melalui KPPN Fakfak terdiri dari berbagai jenis belanja pemerintah pusat seperti belanja pegawai yakni gaji dan tunjangan ASN maupun PPNPN, lalu belanja barang seperti perjalanan dinas dan operasional kantor, dan juga belanja modal seperti pembangunan infrastruktur. Jumlah pegawai yang pengelolaan pembayaran penghasilan gajinya dibayarkan melalui KPPN Fakfak pada tahun 2023 ini adalah sebanyak 2,570 pegawai yang terdiri dari 2,300 PNS dan 270 PPNPN. Pemerintah pusat juga mengalokasikan belanja transfer berupa transfer ke daerah meliputi dana desa, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah untuk mendorong infrastruktur daerah, menjaga kesejahteraan masyarakat di daerah, dan juga pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 dengan total alokasi sebesar Rp2,37 Triliun Sejalan dengan upaya akselerasi pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, Kementerian Keuangan melalui KPPN Fakfak terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan juga memberikan inovasi layanan dalam hal percepatan belanja pemerintah pusat dengan mendorong realisasi belanja satuan kerja dengan harapan dapat terus menjaga roda perekonomian daerah dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut antara lain seperti simplifikasi sistem pembayaran, lalu digitalisasi platform pembayaran dengan diimplementasikannya beberapa aplikasi terintegrasi seperti SPAN yang berfungsi sebagai sistem perbendaharaan negara, lalu aplikasi SAKTI yang berfungsi sebagai aplikasi bagi pengguna layanan untuk pembayaran belanja APBN dan aplikasi Gaji Web dengan segala fiturnya yang bertujuan untuk mempermudah administrasi dan pembayaran gaji pegawai sejalan dengan tujuan pemerintah yakni simplifikasi administrasi pembayaran.
Capaian Kinerja Positif APBN Sampai Dengan Mei 2023
Sampai dengan bulan Mei 2023, realisasi belanja pada wilayah kerja KPPN Fakfak secara keseluruhan sebesar Rp890,97 Miliar dari alokasi pagu Rp3,30 Triliun atau 26.99%, tumbuh positif sebesar 8.75% dari tahun 2022 (yoy). Untuk belanja pemerintah pusat, realisasi terbesar didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp95,23 Miliar kemudian disusul oleh belanja modal sebesar Rp67,59 Miliar dan belanja barang sebesar Rp66,15 Miliar. Adapun untuk realisasi belanja modal terdiri dari beberapa proyek strategis yang sangat mendukung ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, antara lain: pembangunan bandara baru, pembangunan jembatan, serta preservasi jalan.
Selain itu , terdapat realisasi transfer ke daerah dimana sampai dengan bulan Mei 2023 mencapai sebesar Rp661,99 Miliar dari pagu sebesar Rp2,37 Triliun atau telah terealisasi sebesar 27.86%. Realisasi yang cukup besar tersebut juga didukung dengan dialokasikannya pagu DBH, DID, dan Dana Otsus mulai tahun 2023 pada KPPN Fakfak sehingga pagu kelolaan dana transfer pada tahun 2023 naik cukup signifikan dari sebelumnya Rp332,09 Miliar pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp2,37 Triliun pada tahun 2023 ini.
Dampak Nyata Bagi Masyarakat
Dalam beberapa tahun terakhir, KPPN Fakfak juga mengelola penyaluran dana pembangunan salah satu proyek strategis nasional yaitu Bandar Udara Siboru yang berlokasi di Siboru, Kabupaten Fakfak. Proyek strategis ini dilaksanakan mulai tahun 2020 dan direncanakan selesai pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar Rp842,29 Miliar. Proyek ini didukung penuh oleh dana APBN, sebagai komitmen pemerintah untuk terus mendukung proyek nasional yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan cakupan pekerjaan yang cukup luas dan komprehensif, diharapkan proyek Bandar Udara Siboru ini tidak hanya membuka lapangan kerja bagi pekerja dari luar daerah tetapi juga dapat menyerap tenaga kerja lokal yang berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.
Dengan adanya proyek strategis nasional pembangunan Bandar Udara Siboru dengan lokasi yang cukup jauh dari wilayah padat penduduk, diharapkan pembangunan infrastruktur baik akses jalan, sarana prasarana masyarakat serta fasilitas umum dapat merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Fakfak. Selain itu, Bandar Udara Siboru juga diproyeksikan dapat menjadi salah satu infrastruktur pendukung upaya interkonektivitas dan aksesibilitas wilayah Fakfak dengan didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai sebagai lalu lintas udara untuk aksesibiltas masyarakat maupun jalur pengiriman pasokan bahan baku dan kebutuhan primer lainnya bagi wilayah Fakfak dan sekitarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Fakfak, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran di Kabupaten Fakfak dari tahun 2020 – 2022 bergerak sebesar 175% dimana PDRB pada tahun 2020 sebesar -2.95, kemudian pada tahun 2021 sebesar 0.97, dan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 2.24. Hal tersebut dipengaruhi oleh stimulus yang diberikan pemerintah melalui instrument APBN seperti bantuan sosial, dana desa, dan juga belanja pemerintah dengan mendorong pelaksanaan belanja dengan TKDN yang tinggi, sehingga belanja pemerintah tidak hanya difokuskan oleh barang-barang impor melainkan juga harus menggunakan produk dalam negeri untuk kemajuan UMKM. Selain itu, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 hingga 2022 juga bergerak meningkat sebesar 0,017%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat dan juga dapat membuktikan kinerja APBN tidak hanya sebagai shock absorber dalam menjaga pertumbuhan perekonomian daerah tetapi juga sebagai instrumen optimalisasi kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi hingga pasca-pandemi.
Tantangan dan Mitigasi Ke Depan
Kehadiran APBN dengan perannya sebagai instrument fiskal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian serta terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dibuktikan dengan dukungan APBN hingga ke daerah dan ke berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana prasarana umum, serta bantuan sosial. Berbagai macam upaya terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk terus memperluas pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja, hingga mendukung pembangunan sampai ke desa dengan berbagai macam kebijakan serta alokasi bagi daerah.
Program – program unggulan pemerintah harus terus dijaga sustainibilitas dan kontinuitasnya agar terus terasa manfaatnya sampai ke daerah, misalnya program di bidang Pendidikan dengan alokasi DAK Non Fisik berupa Dana BOS, Dana BOP untuk mendorong kemajuan sarana prasarana serta fasilitas pendukung lainnya di sekolah-sekolah, lalu program di bidang agraria dengan alokasi DAK Fisik bidang pertanian dan perikanan yang diharapkan dapat menjadi stimulus pembangunan dan kemajuan dari sisi agraria di daerah dengan penerapan berbagai macam fasilitas serta program yang berdampak bagi masyarakat khususnya nelayan dan petani, dan program di bidang Kesehatan yaitu alokasi DAK Fisik di bidang Kesehatan seperti pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah seperti rehabilitasi rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya di daerah lalu DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dapat menunjang infrastruktur pendukung kesehatan Hal ini memerlukan peran serta dari semua instansi vertikal kementerian dan Lembaga di daerah.
Munculnya berbagai tantangan dan rintangan yang ada mulai dari perekonomian dunia yang masih cenderung belum stabil, tantangan geopolitik yang ada serta pemulihan ekonomi yang terus bergulir, kinerja APBN sebagai shock absorber tetap harus terus dijaga agar tetap sehat dan mampu bergerak progresif dan konsisten. Pemerintah tetap terus waspada dan melakukan langkah-langkah mitigasi dengan berbagai kebijakan sehingga perkembangan perekonomian daerah maupun nasional dapat terus terjaga sesuai dengan cita-cita nasional mewujudkan bangsa Indonesia sebagai negara maju.
Beberapa hal utama yang harus terus didorong secara khusus dalam pembangunan adalah peningkatan kapasitas SDM dengan terus melakukan pembangunan di bidang pendidikan, kemudian juga infrastruktur didaerah juga harus terus dikembangkan karena kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana publik yang memadai. Khususnya untuk Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana laju pembangunan daerah melalui Dana APBN harus terus dijaga dengan peningkatan ketersediaan jalan sebagai sarana transportasi yang baik, ketersediaan layanan sumber daya listrik yang optimal, ketersediaan sumber air bersih yang memadai, dan ketersediaan tenaga-tenaga terampil yang mengutamakan masyarakat setempat untuk dapat mengelola pembangunan yang berkelanjutan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Oleh: Dimas Aldy Ramadhan, ASN KPPN Fakfak)