PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, mengembalikan sisa dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp.87,067.210.383 (Delapan puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dikembalikan ke kas daerah.
Diketahui KPU Papua Barat pada Pilkada 2024 memperoleh dana hibah dari APBD Provinsi Papua Barat senilai Rp 200.032.010.000 (Dua ratus miliar tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).
Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya menjelaskan, melalui sejumlah langkah efisiensi, pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan menyisakan anggaran dalam jumlah besar.
Dari Pagu anggaran hibah yang diberikan Rp 200.032.010.000,- terealisasi untuk pelaksanaan tahapan pilkada sebesar Rp 112.964.799.617 (Seratus dua belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah)
Dan sisanya sebesar Rp.87,067.210.383 (Delapan puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dikembalikan ke kas daerah.
Sisa dana hibah pilkada tersebut diserahkan Ketua KPU Paskalis Semunya kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan didampingi Wagub Mohammad Lakotani dan Sekda Ali Baham Temongmere di ruang rapat lantai 5 kantor Gubenur, Rabu (9/4/2025).
“Ini merupakan Pilkada pertama yang di penghujungnya kita menerapkan skema sharing anggaran antara APBD Provinsi dan Kabupaten. Beberapa pembiayaan yang semula dilakukan oleh kabupaten, kini ditanggung oleh provinsi, sehingga tidak perlu dobel”, jelas Paskalis kepada wartawan usai audens dengan Gubernur.
Efisiensi itu, lanjut Paskalis diterapkan dalam banyak aspek. Salah satunya pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang semula direncanakan sebanyak 1.900 unit, dipangkas menjadi sekitar 1.300. Selain itu, jumlah pemilih per TPS juga ditekan dari 600 orang menjadi 300 orang, serta pengadaan logistik dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
“Kami berupaya menerapkan prinsip kerja KPU yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lancar dengan kualitas maksimal dan anggaran yang hemat”, jelasnya.
Ditegaskan bahwa seluruh tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sudah ditutup per tanggal 8 April, dan pengembalian anggaran dilakukan pada 9 April.
“Kami ingin masyarakat tahu, bahwa uang rakyat yang digunakan untuk Pilkada sudah dikelola se-efisien mungkin. Kami juga siap untuk diaudit oleh lembaga keuangan negara”, tegasnya.
Paskalis mengapresiasi seluruh masyarakat Papua Barat yang telah mendukung terciptanya Pilkada damai, tertib, dan bebas hoaks. Menurutnya, penurunan angka kriminalitas selama tahapan Pilkada menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Pendampingan kami di kabupaten juga maksimal. Perjalanan dinas KPU provinsi lebih banyak ke kabupaten karena kami ingin memastikan semua tahapan berjalan baik. Jika kabupaten bermasalah, maka provinsi harus turun tangan”, ujarnya.
Semunya menyampaikan bahwa batas akhir pengembalian anggaran bagi kabupaten adalah 5 Mei 2025, sesuai tenggat tiga bulan sejak pengusulan. Pihak KPU Provinsi akan terus melakukan pendampingan agar seluruh proses dapat selesai tepat waktu.
“Kami bersyukur atas semua kerja keras ini. Ini bukan hanya tugas gubernur, tapi seluruh komponen yang terlibat dalam Pilkada. Kami berterima kasih kepada semua pihak,” pungkasnya.(rustam madubun)
