Papua Barat

Lahan Kantor DPR Disesuaikan Permintaan dan Desain Dewan

473
×

Lahan Kantor DPR Disesuaikan Permintaan dan Desain Dewan

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, SH., M.Si didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, SE., MM saat ditemui di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (23/5/2025). FOTO: RUSTAM MADUBUN

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah mematangkan rencana pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Manokwari.

Baca juga: Wagub: Lahan 22 Hektar Disiapkan untuk Pembangunan SMA Garuda Unggulan di Warmare

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH., M.Si menyampaikan bahwa pemetaan lahan sudah dilakukan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan kedua lembaga tersebut.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur seusai memimpin Apel Gabungan ASN di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (23/5/2025).

“Untuk lahan yang di samping Polda Papua Barat, kami pikirkan mungkin lahan itu bisa dibagi dua untuk DPR dan MRP. Namun rupanya teman-teman dari dewan (DPR) itu mereka sudah punya rancangan desain kantor DPR, sehingga lahan yang dibutuhkan itu kurang lebih 5 hektar,” ujar Lakotani kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa Gubernur Papua Barat telah mengarahkan agar rencana pembangunan kantor DPR disesuaikan dengan permintaan dan desain yang telah disiapkan oleh pihak dewan.

“Karena ada permintaan teman-teman di dewan, menurut petunjuk Gubernur, kita sesuaikan dengan permintaan teman-teman di dewan, karena tadi yaitu desain kantor itu mereka sudah siapkan. Lokasi itu digunakan untuk DPR,” jelas Lakotani.

Sementara itu, untuk lokasi kantor MRP akan ditempatkan di kawasan berbeda.

Pemerintah Provinsi saat ini sedang mempertimbangkan lokasi alternatif yang tidak jauh dari kompleks perkantora.

“Untuk MRP nanti kita lihat, sesuai petunjuk Gubernur itu di sekitar Kantor Perbendaharaan dan Pajak,” tambah Wakil Gubernur.

Sebelumnya, pembangunan gedung DPR dan MRP Papua Barat telah menjadi bagian dari rencana strategis pemerintah provinsi dalam mendorong penguatan lembaga perwakilan di Tanah Papua.(rustam madubun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *