Papua Barat

Wagub: Lahan 22 Hektar Disiapkan untuk Pembangunan SMA Garuda Unggulan di Warmare

790
×

Wagub: Lahan 22 Hektar Disiapkan untuk Pembangunan SMA Garuda Unggulan di Warmare

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, SH., M.Si didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, SE., MM saat ditemui di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (23/5/2025). FOTO: RUSTAM MADUBUN

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI– Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan SMA Garuda Unggulan di Manokwari.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH., M.Si mengungkapkan hal itu kepada wartawan seusai memimpin Apel Gabungan ASN di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (23/5/2025).

“Kita siapkan di Kampung Dindey, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Itu sudah ada secara hukum semua, seluruh tanah kurang lebih 22 hektar itu sudah kita siapkan,” ujar Lakotani.

Menurutnya, lahan seluas 20 hektar sebagaimana disyaratkan untuk pembangunan sekolah unggulan tersebut bahkan telah disiapkan melebihi kebutuhan.

Lebih lanjut Wakil Gubernur menjelaskan, komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah pusat, khususnya Wakil Menteri Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek), melalui Plt Kepala Bappeda Papua Barat.

“Nah ini teman-teman, Ibu Plt Kepala Bappeda sementara mengkomunikasikan dengan Ibu Wamen Riset, Stella. Beliau mungkin akan berkunjung ke Manokwari dan sekaligus akan melihat persiapan kita dalam menyiapkan tanah dan lahan,” jelasnya.

Ia berharap tidak ada kendala dalam proses pembangunan ke depan.

“Mudah-mudahan proses tidak ada kendala, dan terkait rencana kunjungan Wamen Ristek ke Manokwari terus dikomunikasikan,” tambahnya.

Sementara itu, terkait program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial, Lakotani mengatakan kewenangan sepenuhnya berada pada pemerintah kabupaten masing-masing.

“Tetapi di meja kami sudah ada beberapa Bupati mengajukan diri, surat langsung kepada Menteri Sosial untuk bisa dibangun Sekolah Rakyat di kabupaten,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, beberapa kepala daerah yang sudah menyampaikan minatnya antara lain Bupati Fakfak, Bupati Teluk Wondama, dan Bupati Manokwari.

“Yaitu Bupati Fakfak, Bupati Wondama, dan juga Bupati Manokwari. Tetapi mungkin sebagian juga sudah menyurat tetapi tembusannya ke instansi teknis,” kata Lakotani.(rustam madubun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *