Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari (Kini Pangkogabwilhan III, red) dan Ketua Harian LMA, (28/10 2021). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Bintara remaja baru jalur afirmasi Otonomi khusus (Otsus) telah menjalani dinas pada masing-masing Polres, belakangan memperoleh kritikan publik.
Mulai dari atribut dinas Polri milik Bintara baru yang dipakai tiga warga sipil viral di Tiktok (kini telah ditake down, red), hingga berkendaraan tidak pakai helem dan berbonceng tiga.
Cerita itu sampai ke telinga Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Franky Umpain, Ia angkat bicara terkait informasi tidak sedap itu.
Ia meminta keluarga ikut menjaga anak-anaknya yang sudah menjadi Bintara polisi baru, selain menjaga nama baik institusi Polri, Bintara Otsus itu juga diminta menjaga tiga hakekat dasar orang Papua yaitu, jaga nyawa, jaga harta dan jaga martabat orang Papua.
Kata dia, kembali ke Polda Papua Barat dan Polres, itu rananya lembaga, Bintara baru telah menjadi anggota Polisi harus taat, tunduk pada undang-undang kepolisian dan aturan.
‘’Saya kira Polda dan Polres sudah mengetahui cerita-cerita itu, Bapak Kapolda, para Kapolres punya wewenang memberikan penilaiaan, pembinaan, jika dipandang menyalahi, berindikasi mencoreng nama baik polisi, tindak sesuai tahapan di kepolisian, ’’ ujar Franky yang dihubunggi papuadalamberita.com, Rabu (16/2/2022).
Menurut Franky, fenomena itu muncul, karena eforia merasa berhasil jadi polisi, tetapi tidak harus melanggar, apalagi menabrak aturan, Bintara harus sadar, kehidupan warga sipil saja ada aturan, apalagi polisi yang diikat dengan banyak aturan.
‘’Seharusnya bangga, yang lulus dari jalur Otsus itu sangat banyak, 1.000 lebih, itu bukan hal mudah, Pemda kabupaten dan kota telah berjuang dengan biaya besar. Pak Kapolda Papua Barat, Kapolri mengakomodir jumlah itu, ini luar biasa,’’ tegas Franky.
‘’Bapak gubernur, bapak Ketua DPR, kami LMA, MRP, Farkis Otsus DPR mendorong ke Polda untuk diberikan kuota ekstra pada anak-anak kami, setelah jadi polisi harus berterima kasih, bukan kesenangan berlebihan yang salah,’’ tambahnya.
Ia yang disapa, Pace Jenggot mengatakan, Bintara baru perlu tau biaya pendidikan dari dana Otsus, tetapi gaji Bintara dari APBN, bukan dana Otsus, artinya saatnya mengabdi untuk rakyat, bangsa, negara dan daerah, jaga nama baik lembaga.
Ketua Harian LMA, Franky Umpain yang ditemui wartawan pada (28/10 2021) lalu. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
‘’Jalan ‘kancing-kancing” sedikit dengan baju dinas tidak masalah asalkan saat bertugas, naik motor ko (kamu, red) pakai helem, jangan ko (kamu, red) bonceng tiga, jangan kumpul-kumpul trus baku sumbang beli minuman keras, itu ko punya uang, tapi ingat, mama, bapak, keluarga waktu kasih sekolah sampai jadi polisi dengan susah, kerja keras,’’ pesan Pace jenggot.
‘’Sudah jadi polisi trus melanggar Itu tidak terpuji, nanti yang disorot nama baik polisi, jangan satu punya perbuatan semua polisi di republik ini nama busuk,’’ sambung Umpain.
Kata Franky, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo pernah mengingatkan semua pimpinan kepolisian menjadi contoh baik bagi anggota, Kapolri tidak segan memberi sanksi ke anggota yang melakukan pelanggaran yang berdampak buruk pada organisasi, sehingga Kapolda, Kapolres jangan ragu-ragu bertindak.
“Penegasan bapak Kapolri untuk kebaikan lembaga polisi yang susah payah dibangun citra baik ke masyarakat. Jadi ade-ade Bintara paham, jaga nama baik,’’ tutur Ketua LMA.
Masyarakat akan melihat, kalau ada oknum berbuat salah yang dibilang adalah polisi, kasian kan nama besar polisi terbawa-bawa.
Franky menambahkan, tidak hanya anggota Bintar baru, tetapi semua anggota polisi jaga marwah institusi, jangan karena ulah oknum, nama baik polisi menjadi rusak karena satu dua anggota baru.
Kepada orang tua atau keluarga yang anaknya suda jadi Bintara baru, Pace Jenggot menyarankan ikut mengingatkan anak-anaknya, bahwa Ia itu polisi, apa yang dilakukan jadi cermin warga.
‘’Tugas bapak gubernur, bupati, walikota, LMA, MRP, DPR Otsus sejak rekrutmen, memperjuangkan penambahan kuota usai sudah, sekerang negara yang urus mereka, merka harus tunduk pada aturan. Buat pelanggaran ada sanksi, berprestasi ada penghargaan,’’ ujarnya.(tam)
