Papua Barat

LMA Sorong Minta Otonomi Khusus Dilanjutkan

85
×

LMA Sorong Minta Otonomi Khusus Dilanjutkan

Sebarkan artikel ini

Ketua  LMA kabupaten Sorong, Kornelis Usli. PAPUADALAMBERITA. FOTO: ISTIMEWA

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong Raya, memberikan dukungan penuh berkelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) di provinsi Papua Barat.

Pernyataan sikap dukungan itu dirilis LMA Kabupaten Sorong yang diterima papuadalamberita.com Sabtu (24/4/2021) malam dengan beberapa syarat diantaranya:

‘’LMA) kabupaten Sorong  raya mendukung otonomi khusus berlanjut untuk memperhatikan beberapa seperti, memperhatikan masalah kesehatan, pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, pembangunan infrastruktur jalan kampung ke bahkan ke Distrik, pembangunan masyarakat asli Papua/Papua Barat di memperhatikan sumber daya manusia (SDA) asli orang Papua/Papua Barat serta kesejahteraan masyarakat asli Papua/Papua Barat,’’ sebut Ketua  LMA kabupaten Sorong, Kornelis Usli, dalam siaran persnya.

Ia menjelaskan LMA menilai selama ini yang masyarakat asli Papua tuntut belum terjawab balik/fikbek dari pemerintah pusat kepada masing-masing lembaga adat di kabupaten Sorong raya provinsi Papua Barat.

‘’Sehingga akan meyelenggarakan deklarasi atau pertemuan dikantor LMA kabupaten Sorong, dengan tujuan Otsus berkelanjutan ini diprakasai ketua LMA masing-masing yaitu Raja Ampat, Maybrat, Sorong Selatan, Sorong kota, deklarasi yang dilakukan LMA sesorong raya, hasilnya deklarasi akan dibawa ke dalam dan diserahkan ke MRP PB melalui Fraksi Otsus,’’ ujarnya.

Kata Dia, LMA Kabupaten Sorong meminta dana Otsus wajib dikawal secara baik oleh Polri, KPK dengan maksud agar anggaran Otsus benar-benar disalurkan langsung kemasyarakat dan  pemerintah daerah melalui sekertaris Provinsi Papua Barat,  setiap anggaran APBD, APBN harus di pisahkan sehingga masyarakat dapat mudah mengetahui sumber anggaran yang serahkan melalui  Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat.

‘’Juga setiap penerimaan Calon Bintara Polri orang asli Papua/Papua Barat harus diperhatikan setiap tahun sesuai amanat Otsus yang akan di rekomendasikan setiap LMA yang berada di wilayah Papua Barat,’’ katanya.(tam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *